ASPEK YURIDIS MENGENAI PERALIHAN URUSAN KEHUTANAN DARI KABUPATEN KE PROVINSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

HIDAYAT, ARIF (2019) ASPEK YURIDIS MENGENAI PERALIHAN URUSAN KEHUTANAN DARI KABUPATEN KE PROVINSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. S1 thesis, Universitas Mataram.

Text jurnal.pdf Restricted to Repository staff only Download (175kB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji dari aspek pengaturan kewenangan pengelolaan hutan dari pemerintahan kabupaten/kota ke pemerintahan provinsi, yang berorientasi pada penelaahan yang bersifat doktrin yaitu kekosongan, kekaburan, dan bertentangan norma yang mengaturnya. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, pengaturan urusan kehutanan dan implikasi yuridis terhadap peralihan urusan kehutanan dari Kabupaten ke Propinsi. Penelitian ini mengunakan metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa peralihan kewenangan urusan kehutanan tetap pada tujuan yaitu menerapkan asas kemanfaatan dan kelestarian dalam mewujudkan upaya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan peralihan urusan kehutanan dari kabupaten ke provinsi mempunyai pengaruh terhadap efektifitas pelayanan dan perizinan serta mempengaruhi pendapatan daerah.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	Peralihan Urusan, Kehutanan, Pemerintahan Daerah.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum
Date Deposited:	27 Feb 2019 06:16
Last Modified:	27 Feb 2019 06:16
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/12430

Actions (login required)

View Item