FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK RI) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN UUD 1945

ARAFIYADI, IBNU (2010) FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK RI) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN UUD 1945. S1 thesis, Universitas Mataram.

	Text SKRIPSI TERLENGKAP.docx Restricted to Repository staff only Download (157kB)
	Text TABEL I.docx Restricted to Repository staff only Download (13kB)
	Text TABEL II.docx Restricted to Repository staff only Download (14kB)

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kemerdekaan mendorong adanya keinginginan para pendiri bangsa untuk membentuk suatu Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Akhirnya pada tanggal 10 Desember 1946 dibentuklah Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia atau biasa disebut dengan BPK RI. Dalam ketentuan pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) keuangan negara adalah, “Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. BPK RI bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 23E ayat (1) amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Imran SE
Date Deposited:	13 Mar 2019 07:05
Last Modified:	13 Mar 2019 07:05
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/12721

Actions (login required)

View Item