YANTI, NI AYU RINA DEWI (2010) IMPLEMENTASI TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 ( Studi di Kantor Sekretariat Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ). S1 thesis, Universitas Mataram.
Text
000_KULIT SAMPUL.doc Restricted to Repository staff only Download (166kB) |
|
Text
001PENGESAHAN.doc Restricted to Repository staff only Download (172kB) |
|
Text
002HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI.doc Restricted to Repository staff only Download (29kB) |
|
Text
003HALAMAN PENGESAHAN KETUA BAGIAN.doc Restricted to Repository staff only Download (25kB) |
|
Text
004HALAMAN PENGESAHAN DEKAN.doc Restricted to Repository staff only Download (27kB) |
|
Text
005KATA PENGANTAR.doc Restricted to Repository staff only Download (32kB) |
|
Text
006RINGKASAN.doc Restricted to Repository staff only Download (31kB) |
|
Text
007DAFTAR ISI.doc Restricted to Repository staff only Download (44kB) |
|
Text
008DAFTAR GAMBAR.doc Restricted to Repository staff only Download (25kB) |
|
Text
009BAB I Pendahuluan.doc Restricted to Repository staff only Download (27kB) |
|
Text
010BAB I.doc Restricted to Repository staff only Download (49kB) |
|
Text
011BAB II Tinjauan Pustaka.doc Restricted to Repository staff only Download (28kB) |
|
Text
012BAB II.doc Restricted to Repository staff only Download (131kB) |
|
Text
013BAB III Metode Penelitian.doc Restricted to Repository staff only Download (27kB) |
|
Text
014BAB III.doc Restricted to Repository staff only Download (44kB) |
|
Text
017Struktur mekanisme pengelolaan barang milik daerah.doc Restricted to Repository staff only Download (34kB) |
|
Text
018Lanjutan Bab IV.doc Restricted to Repository staff only Download (168kB) |
|
Text
020BAB V.doc Restricted to Repository staff only Download (28kB) |
|
Text
021DAFTAR PUSTAKA.doc Restricted to Repository staff only Download (29kB) |
|
Text
022Lampiran.doc Restricted to Repository staff only Download (24kB) |
|
Text
023DAFTAR PERTANYAAN.doc Restricted to Repository staff only Download (26kB) |
Abstract
Aktivitas pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan mempunyai korelasi yang tinggi dengan pengelolaan barang, disamping sumber keuangan dan sumber daya manusia. Walaupun demikian, pemerintah kurang memiliki kesadaran akan arti pentingnya suatu barang. Pada era otonomi daerah pengelolaan barang perlu diperhatikan sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka implementasi pengelolaan barang milik daerah diperlukan suatu data barang yang lengkap maka dibutuhkan pejabat yang mampu menguasai sistem pengelolaan barang, sistem inventarisasi dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan dalam pengamanan barang milik daerah. Penulisan ini mengkaji permasalahan bagaimanakah implementasi pengelolaan Barang Milik Daerah dalam menunjang tertib administrasi dan apa sajakah kendala Pemerintah Daerah dalam implementasi pengelolaan barang milik daerah dan bagaimana solusinya. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui sejauhmana implementasi pengelolaan barang milik daerah dapat menunjang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk mengetahui kendala dan solusi Pemerintah Daerah dalam implementasi pengelolaan barang milik daerah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara yang dikumpulkan untuk memperoleh data riil di lapangan yang pada akhirnya penyusun dapat menarik kesimpulan dan mengemukakan beberapa saran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan barang milik daerah dapat menunjang tertib administrasi dengan adanya data-data yang lengkap seperti adanya buku inventaris, kartu inventaris barang, kartu inventaris ruangan, laporan mutasi barang dan laporan rekapitulasi barang yang dapat memudahkan pengurus barang untuk mengetahui jumlah barang dan dari data tersebut diperoleh informasi barang secara keseluruhan meliputi : perencanaan, penentuan kebutuhan dan anggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta ganti rugi. Kendala Pemerintah Daerah dalam implementasi pengelolaan barang milik daerah yaitu sebagian besar kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang seringkali mengabaikan proses pengelolaan barang milik daerah dalam hal tidak tercatatnya tahun dan perolehan barang maka solusi yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah melakukan pengawasan dengan cara menilai kegiatan pengelolaan barang milik daerah.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Keywords (Kata Kunci): | era otonomi daerah pengelolaan barang perlu diperhatikan sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. |
Subjects: | K Law > KZ Law of Nations |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | Imran SE |
Date Deposited: | 13 Mar 2019 07:04 |
Last Modified: | 13 Mar 2019 07:04 |
URI: | http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/12732 |
Actions (login required)
View Item |