IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG SUARA TERBANYAK TERHADAP KUOTA CALON PEREMPUAN DALAM PEMILU LEGISLATIF 2009 DI PROVINSI NTB

JAYANTI, DEWI (2010) IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG SUARA TERBANYAK TERHADAP KUOTA CALON PEREMPUAN DALAM PEMILU LEGISLATIF 2009 DI PROVINSI NTB. S1 thesis, Universitas Mataram.

	Text Cover.docx Restricted to Repository staff only Download (74kB)
	Text Skripsi.rtf Restricted to Repository staff only Download (809kB)

Abstract

Pelaksaaan pemilu legislatif 2009 di Provinsi NTB menggunakan mekanisme penghitungan suara berdasarkan suara terbanyak, padahal pada pemilu tahun 2004 lalu mekanisme penghitungan suaranya berdasarkan pada sistem nomor urut. Hal ini dikarenakan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2008 yang mewajibkan calon legislatif terpilih haruslah berasal dari suara terbanyak. Peserta pemilu legislatif DPRD Provinsi NTB terdiri dari Partai politik yang diverifikasi, partai politik yang tidak perlu diverifikasi lagi, dan partai politik yang tidak lolos verifikasi tetapi mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi sehingga dapat menjadi peserta pemilu dalam pemilu legislatif 2009 di Provinsi NTB. Dan mengenai jumlah persentase pencapaian kuota calon perempuan pada pemilu legislatif DPRD Provinsi NTB 2009 sebanyak 34%. Hal ini berarti partisipasi perempuan dalam pemilu legislatif tercapai dan bisa dikatakan kuota keterwakilan calon perempuan dalam pemilu legislatif 2009 tercapai. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2008 ini menimbulkan banyak kontroversi dikalangan para kader, ada yang setuju dengan adanya putusan tersebut adapula yang menganggap sebagai halangan. Dalam hal ini penyusun melakukan penelitian di KPU Provinsi NTB. Dan dari sini penyusun mengambil 13 responden yang berasal dari calon legislatif perempuan terpilih sebanyak 3 orang dan calon legislatif perempuan tidak terpilih sebanyak 10 orang. Selain itu juga penyusun mengambil 3 informan dari partai yang berbeda-beda untuk menambah informasi penyusun terkait dengan masalah yang diangkat penyusun.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	putusan Mahkamah Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2008 yang mewajibkan calon legislatif terpilih haruslah berasal dari suara terbanyak.
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Imran SE
Date Deposited:	13 Mar 2019 07:04
Last Modified:	13 Mar 2019 07:04
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/12735

Actions (login required)

View Item