KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN ANTARA INVESTOR DENGAN PEMILIK TANAH PADA BISNIS PARIWISATA

HANAN, ABDUL (2010) KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN ANTARA INVESTOR DENGAN PEMILIK TANAH PADA BISNIS PARIWISATA. S1 thesis, Universitas Mataram.

	Text sampul.doc Restricted to Repository staff only Download (110kB)
	Text BAB I.doc Restricted to Repository staff only Download (46kB)
	Text BAB II Tinjauan Pustaka.doc Restricted to Repository staff only Download (117kB)
	Text BAB III Metodelogi-1.doc Restricted to Repository staff only Download (34kB)
	Text BAB IV PEMBAHASAN.doc Restricted to Repository staff only Download (140kB)
	Text BAB V.doc Restricted to Repository staff only Download (42kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA. rev.doc Restricted to Repository staff only Download (35kB)

Abstract

Dari uraian-uraian pembahasan tentang kajian yuridis terhadap perjanjian antara investor dengan pemilik tanah pada bisnis pariwisata, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :Bagaimana Bagaimana bentuk - bentuk perjanjian peralihan hak atas tanah dalam rangka investasi di bidang pariwisata.Tentang pengaturan tentang perjanjian peralihan hak atas tanah antara Investor dengan pemilik tanah dalam rangka pelaksanaan bisnis pariwisata terdapat peraturan-peraturan diantaranya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1977, Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1999, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973, Menteri Dalam Negeri (PMDN) No.5 Tahun 1974 dan lain sebagainya, dan Undang-undang 25 Tahun 2007. Investor asing di Indonesia yang akan melaksanakan usahanya diharuskan untuk melakukan usaha kerja sama (Joint Venture) dengan modal nasional. Joint Venture dilaksanakan antara investor dengan badan hukum Indonesia dan dengan pemerintah. Dalam hal penyediaan lahan, apabila telah terjadi joint venture antara investor asing dengan pemerintah, maka dalam penyediaan tanah, pemerintah akan mendakan pembebasan tanah milik masyarakat atau juga melalui permohonan hak baru atas tanah negara kepada pemerintah.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1977, Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1999, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973, Menteri Dalam Negeri (PMDN) No.5
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Imran SE
Date Deposited:	14 Mar 2019 08:42
Last Modified:	14 Mar 2019 08:42
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/12777

Actions (login required)

View Item