PENGATURAN TENTANG TINDAK PIDANA TERORISME DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA (TELAAHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2003)

ARIBATAS, L. ERIK (2010) PENGATURAN TENTANG TINDAK PIDANA TERORISME DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA (TELAAHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2003). S1 thesis, Universitas Mataram.

	Text cover 17.doc Restricted to Repository staff only Download (254kB)
	Text tgl 02.02.2010.doc Restricted to Repository staff only Download (317kB)

Abstract

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Bahwa yang menjadi factor masalah timbulnya terorisme disebabkan oleh ketidakadilan sosial, kebijakan pemerintah, produk hukum, politik ekonomi, selanjutnya dilatarbelakangi oleh faktor religi, idiologi, etnonasionalisme, kemudian faktor lainnya adalah faktor hubungan kekerabatan, faktor sosial psikologis (karakter dan moral), Faktor budaya/kultur masyarakat Pernyataan tersebut sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Di Indonesia sumber-sumber atau dasar hukum untuk menentukan tindak pidana terorisme diatur khusus di luar KUHP yaitu; Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Dalam hal pertanggung jawaban pidana unsur yang paling fundamental adalah unsur kesalahan, sebab seseorang atau kelompok tidak dapat dikenakan suatu pertanggungjawaban kalau tanpa adanya suatu kesalahan. Kaitannya dengan tindak pidana terorisme tentunya kesalahan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan UU No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berarti perbuatan yang melanggar hukum pidana terorisme.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	Undang-Undang ,Pidana Terorisme,Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Imran SE
Date Deposited:	14 Mar 2019 08:41
Last Modified:	14 Mar 2019 08:41
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/12793

Actions (login required)

View Item