PENERAPAN PASAL 113 KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PASAL 19 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PUTUSNYA SUATU PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Mataram)

Solang, Marten Panden (2009) PENERAPAN PASAL 113 KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PASAL 19 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PUTUSNYA SUATU PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Mataram). S1 thesis, Universitas Mataram.

	Text cover skripsi ok.doc Restricted to Repository staff only Download (305kB)
	Text Skripsi Marten.doc Restricted to Repository staff only Download (274kB)

Abstract

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam perjalanannya banyak pasangan suami isteri yang tidak mampu mempertahankan bahtera rumah tangganya atau dengan kata lain mereka bercerai. Dengan berbagai alasan salah satu pihak mengajukan gugatan cerai atau permohonan talak masing masing pasangan mereka ke Pengadilan Agama. Sehingga dari pihak pemerintah perlu untuk mempersulit cara perceraian ini dan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak negatif dari perceraian itu baik untuk anak-anak mereka maupun hubungan silaturrahmi antara keluarga suami dengan keluarga isteri. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menganalisis peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, karya ilmiah serta pendapat para sarjana yang relevan dan berkaitan dengan topik yang dikaji dan pendekatan kasus dari putusan Pengadilan Agama Kota Mataram. Hasil penelitian yang penyusun temukan menunjukkan bahwa peraturan Perundang-Undangan khusunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan masih mudah untuk para pihak dalam memutuskan perkawinan mereka belum lagi perceraian yang ada diluar Pengadilan. Besarnya dampak yang ditimbulkan dari perceraian ini terutama bagi anak-anak mereka. Tidak jarang anak menjadi perebutan ketika bercerai dan tidak jarang pula anak-anak mereka terlantar. Meskipun sudah jelas dalam Undang- Undang siapa yang berhak mengasuh anak-anak ketika terjadi perceraian. Guna mencegah terjadinya percerain yang lebih banyak dari tahun ketahun perlu di adakan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk mempersulit perceraian apabila sekiranya perkawinan itu masih bisa dipertahankan.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	Penelitian,Undang-Undang, perkawinan
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Imran SE
Date Deposited:	15 Mar 2019 03:03
Last Modified:	15 Mar 2019 03:03
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/12827

Actions (login required)

View Item