DAMAYANTI, DAMAYANTI (2009) PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SECARA NON LITIGASI (STUDI TENTANG PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN DOMPU). S1 thesis, Universitas Mataram.
Text
SKRIPSI.doc Restricted to Repository staff only Download (359kB) |
Abstract
pelaksanaan program pembangunan proyek peningkatan ruas jalan lingkar Selatan di Kabupaten Dompu, ada beberapa permasalahan hukum yang dihadapi baik oleh pemerintah daerah Dompu maupun masyarakat setempat dalam hal ini pemilik tanah yang dibebaskan tanahnya kaitannya dengan proses pembebasan tanah guna mewujudkan salah satu program pemerintah tersebut, terutama yang berkaitan dengan ganti kerugian terhadap tanah yang dibebaskan. Dalam hasil pembahasan diatas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut Sengketa tanah dalam pembebasan hak atas tanah oleh pemerintah di Kabupaten Dompu lebih disebabkan oleh masalah ganti rugi yaitu: • Ganti rugi yang diberikan tidak sesuai dengan kehedak masyarakat. • Proses pemberian ganti rugi dilakukan tidak transparan. Sehingga dengan demikian maka upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat adalah melalui jalur Litigasi (Pengadilan) dan Non Litigasi (Di Luar Pengadilan). Dimana Melalui itigasi (Pengadilan) bagi masyarakat yang merasa keberatan dengan besarnya ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah tersebut, dapat mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari panitia pembebasan tanah tersebut. Sedangkan Upaya hukum melalui Non Litigasi (Di Luar Pengadilan), yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah kaitannya dengan besarnya ganti rugi tersebut, yaitu dengan melakukan suatu tindakan keberatan, sehingga pada akhirnya antara pemerintah dan masyarakat sepakat untuk melakukan musyawarah guna memecahkan permasalahan-permasalahn yang dihadapi kaitannya dengan proses pembebasan tanah tersebut.Proses penyelesaian sengketa secara Non Litigasi yang dilakukan masyarakat kaitannya dengan proses pembebasan tanah tersebut, yaitu melalui proses Negosiasi dan Mediasi dalam suatu musyawarah. Dimana pemerintah dan masyarakat duduk secara bersama-sama guna membahas baik itu program-program pemerintah yang harus di jalankan maupun usulan yang diharapkan oleh masyarakat, yang pada akhirnya ada kesepakatan antara kedua belah pihak.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Keywords (Kata Kunci): | proyek,Non Litigasi,Pengadilan |
Subjects: | K Law > KZ Law of Nations |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | Imran SE |
Date Deposited: | 15 Mar 2019 03:03 |
Last Modified: | 15 Mar 2019 03:03 |
URI: | http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/12834 |
Actions (login required)
View Item |