ASPEK HUKUM PERJANJIAN PEMASANGAN IKLAN MELALUI SURAT KABAR (STUDY DI KOTA MATARAM)

M U S T A K I M, M U S T A K I M (2010) ASPEK HUKUM PERJANJIAN PEMASANGAN IKLAN MELALUI SURAT KABAR (STUDY DI KOTA MATARAM). S1 thesis, Universitas Mataram.

	Text halaman depan.doc Restricted to Repository staff only Download (139kB)
	Text SKRIPSI.doc Restricted to Repository staff only Download (289kB)

Abstract

A. Bentuk hubungan hukum antara pihak surat kabar dengan pihak pemasang iklan. Secara konsepsional yuridis, hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum bisa timbul sepihak juga oleh dua pihak. Bentuk hubungan hukum yang terdapat dalam perjanjian pemasangan iklan melalui surat kabar adalah berbentuk hubungan melakukan pekerjaan tertentu,, melakukan Jasa-jasa tertentu dan hubungan sewa kavlingan atau halaman untuk iklan. yang mana hubungan tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Pihak surat kabar memberikan hak sepenuhnya kepada pengiklan terhadap kavlingan atau ruang halaman yang sudah disewa, Pihak pengiklan menyiapkan materi promosi/iklan yang akan dimuat, Pihak surat kabar membuat kliping atau menyerahkan bukti telah dimuatnya iklan tersebut, Pihak pengiklan berkewajiban melakukan pembayaran sesuai dengan yang sudah disepakati, pihak surat kabar tidak boleh memberikan informasi atau data mengenai iklan kepada pihak lain tanpa seijin pengiklan dan pihak surat kabar akan selalu menjaga nama baik pihak pengiklan. B. Bentuk ganti rugi apabila pihak Surat Kabar Wanprestasi. Pemuatan ulang atau akan dimuat kembali. Dalam hal ganti rugi dalam bentuk pemuatan ulang pihak surat kabar Lombok Post akan melakukan pemuatan ulang sesuai dengan hasil perjanjian yang awal tanpa meminta bayaran untuk pemuatan ulang tersebut. Pergantian dalam bentuk uang. Dalam hal pergantian dalam bentuk uang, pengiklan yang meminta ganti rugi dalam bentuk uang sampai sekarang yang ada hanya para-para pengiklan lokal, Sedangkan pengiklan nasional masih meminta pergantian dalam bentuk pemuatan ulang buat iklan yang salah tersebut. Mengenai jangka waktu pengklaiman, pihak Lombok Post dalam hal ini tidak menentukan batas waktu pengklaiman, namun dari pengalaman sampai sekarang ini pengklaiman kesalahan terjadi sehari setelah penerbitan. Sedangkan pada surat kabar NTB Post bentuk ganti rugi yang ditawarkan hanya dalam bentuk pemuatan ulang, dimana pemuatan ulang dilakukan satu kali pemuatan ulang untuk kesalahan yang dibuat oleh pihak NTB Post. NTB Post tidak menyiapkan ganti rugi dalam bentuk uang, dimana ganti rugi tersebut dituangkan atau dibicarakan sebelum terjadi kesepakatan yang menyatakan bahwa ganti rugi yang disediakan hanya dalam bentuk pemuatan ulang saja, dikarenakan di NTB Post sendiri kebanyakan para pengiklan dalam bentuk iklan barter. Sedangkan dalam hal pengklaiman, pihak NTB Post membatasi batas waktu pengklaiman selama 1 (satu) Bulan, tapi sampai sekarang ini pengklaiman dan permintaan ganti rugi dilakukan sehari setelah penerbitan.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	hukum antara pihak surat kabar dengan pihak pemasang iklan, pada surat kabar NTB Post
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Imran SE
Date Deposited:	19 Mar 2019 02:00
Last Modified:	19 Mar 2019 02:00
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/12878

Actions (login required)

View Item