TINDAK PIDANA SODOMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

ASDETRYAH, ASDETRYAH (2010) TINDAK PIDANA SODOMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF. S1 thesis, Universitas Mataram.

[img] Text
SKRIPSI RIRI 2.doc
Restricted to Repository staff only

Download (501kB)

Abstract

Salah satu tindak pidana kesusilaan yang dirasa kejam adalah tindak pidana pencabulan sodomi terhadap anak. Sangat disayangkan apabila langkah kehidupannya harus diwarnai dengan peristiwa sodomi yang sulit dilupakan dan selalu menghantui pikiran dari sang anak seumur hidup Telah diketahui dalam kenyataan bahwa akibat dari tindak pidana kesusilaan, korban mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis yang sangat dalam. Lebih-lebih anak di bawah umur yang perjalanan hidupnya masih panjang, oleh karena itu maka penulis dalam penulisan skripsi ini mengangkat dua permasalahan yaitu bagaimanakah sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana sodomi menurut hukum positif Indonesia dan upaya pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan tindak pidana sodomi. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana menurut hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui sejauh mana upaya pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan tindak pidana sodomi, sedangkan manfaaat yang ingin diperoleh melalui penelitian ini adalah pembaca dapat mengenal dan memahami rambu-rambu hukum terkait tindak pidana sodomi, jenis perbuatan sodomi, dan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana. Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif dan Empiris. Kemudian sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum Primer dan bahan hukum Skunder. Hasil Penelitian yang telah dilakukan penulis dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu sanksi pidana yang diberikan tehadap pelaku tindak pidana sodomi yaitu, meskipun Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sudah disahkan, tetapi pelaksanaan di lapangan belum berjalan seperti yang diharapakan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa diantara Penyidik, Jaksa dan Hakim belum adanya kesamaan persepsi dalam menangani kasus yang menyangkut perlindungan anak. Seringkali para Jaksa lebih memilih memakai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana daripada menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Upaya penanggulangan yang dilakukan Pemerintah yaitu memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dari tindak pidana, memberikan hukuman kepada pelaku atas apa yang telah dilakukannya, agar pelaku jera dan tidak mengulangi lagi tindak pidana tersebut dan dengan cara memasukan pelaku ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu Pengaturan tentang tindak pidana pedofilia atau sodomi dalam peraturan hukum Indonesia dimana Undang-Undang yang sering diberlakuan untuk mengadili tindak pidana pedofilia atau sodomi adalah dengan menggunakan ketentuan yang ada dalam KUHP, KUHP dianggap kurang relevan lagi untuk memberikan efek jera bagi pelaku, dimana dalam hal ini suatu pemidanaan digunakan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan agar pelaku berpikir dua kali dalam melakukan suatu tindak kejahatan. Karena itu diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah langkah yang paling tepat untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan masalah pedofilia dan sodomi, sebab Undang-Undang tersebut secara umum menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan.

Item Type: Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci): Undang-Undang, tindak pidana
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: Imran SE
Date Deposited: 19 Mar 2019 02:00
Last Modified: 19 Mar 2019 02:00
URI: http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/12885

Actions (login required)

View Item View Item