IMPLIKASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI DESA (Studi Di Kecamatan Sape Kabupaten Bima)

NUURAHMAN, MUHAIMIN (2011) IMPLIKASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI DESA (Studi Di Kecamatan Sape Kabupaten Bima). S1 thesis, Universitas Mataram.

	Text cover dan daftar isi.rtf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text ProposalQ Acc IMIN .rtf Restricted to Repository staff only Download (514kB)

Abstract

Otonomi Daerah adalah suatu instrumen politik dan instrumen administrasi/manajemen yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal, untuk dapat dimanfaatkan sebesar-¬besarnya untuk kemajuan masyarakat di daerah terutama menghadapi tantangan global, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan demokrasi. Pengertian Otonomi Daerah dalam Ketentuan Umun Pasal 1 angka 5 UU Nomor 32 Tahun 2004 di tegaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu sisi penting perwujudan Otonomi Desa adalah penataan kembali Pemerintahan Desa sesuai dengan semangat Otonomi Daerah yang luas. Latar belakang dilaksanakannya Otonomi Daerah yang luas, yaitu pengakuan terhadap keragaman sosial budaya karena adanya kekhususan-kekhususan pada suatu daerah seperti corak geografis, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarah keberadaan komunitas sosial masyarakat setempat. Penelitian ini dapat dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif empiris, yaitu dengan mengkaji bahan hukum yang bersumber dari Perundang-undangan, buku-buku, dan data lapangan sebagai suatu pristiwa hukum khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemerintahan Desa Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	Otonomi Daerah,UU Nomor 32 Tahun 2004
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Imran SE
Date Deposited:	20 Mar 2019 09:01
Last Modified:	20 Mar 2019 09:01
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/12938

Actions (login required)

View Item