PELAKSANAAN TERTIB PENGGUNAAN TANAH DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA (Studi di Kec. Batu Layar ab. Lombok Barat)

NURMANINGSIH, DHANI (2011) PELAKSANAAN TERTIB PENGGUNAAN TANAH DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA (Studi di Kec. Batu Layar ab. Lombok Barat). S1 thesis, Universitas Mataram.

Text dhani nurmaningsih FH-UNRAM.doc Restricted to Repository staff only Download (347kB)

Abstract

Penulisan skripsi ini berjudul “PELAKSANAAN TERTIB PENGGUNAAN TANAH DALAM PENGEMBANGAN INDUSRTI PARIWISATA (Studi di Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat)”. Yang membahas mengenai permasalahan Bagaimana pengaturan penggunaan tanah dalam kaitannya dengan industri pariwisata di Kec.Batu Layar Kab. Lombok Barat, dan Bagaimana pelaksanaan tertib penggunaan tanah dalam pengembangan industri pariwisata di Kec.Batu Layar Kab. Lombok Barat. Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan penggunaan tanah dalam kaitannya terhadap industri pariwisata di Kec.Batu Laya Kab. Lombok Barat dan untuk mengetahui pelaksanaan tertib penggunaan tanah dalam pengembangan industri pariwisata di Kec.Batu Layar Kab. Lombok Barat. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Bahwa Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemgaturan penggunaan tanah untuk industri pariwisata di Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat antara lain yaitu: a. Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 33). b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). c. Undang-Undang Nomor 5 1972 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (LN 1974-38, TLN 3037). d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau lebih dikenal dcngan Undang-Undang Lingkungan Hidup (UULH) (LN 1997-68,TLN 3215). e. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (UUPR) (LN 1992-115,TLN 3501) sebagaimana diubah dengan dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (LN 2007-68 TLN 4125). f. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. g. Peraturan pemerintah No. 217 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 1997 No. 96, TLN No. 3721). h. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah j. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Ijin Lokasi. k. Keputusan presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. l. Peraturan Derah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 9 Tahun 1989 tentang Pembangunan Kepariwisataan di Daerah Nusa Tenggara Barat. m. Peraturan Derah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029. n. Peraturan Derah Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat. o. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2001 tcntang Izin Mendirikan Bangunan ( IMB). p. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Usaha Pariwisata. q. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang perijinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat. r. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat tentang IMB. Bahwa Penggunaan tanah dalam rangka pengembangan industri pariwisata di kecamatan batu layar pada dasarnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak dapat dipungkuri pula ada sejumlah tempat-tempat usaha yang pembangunannya tidak sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	Undang-Undang Dasar 1945, industri pariwisata
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Imran SE
Date Deposited:	20 Mar 2019 08:59
Last Modified:	20 Mar 2019 08:59
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/12954

Actions (login required)

View Item