TINJAUAN YURIDIS TENTANG DELIK PENODAAN AGAMA MENURUT HUKUM PIDANA

Wahid, Taufikurrahman (2011) TINJAUAN YURIDIS TENTANG DELIK PENODAAN AGAMA MENURUT HUKUM PIDANA. S1 thesis, Universitas Mataram.

[img] Text
COVER.docx
Restricted to Repository staff only

Download (64kB)
[img] Text
lembar pengesahan dan dftar isi bru.docx
Restricted to Repository staff only

Download (75kB)
[img] Text
KATA PENGANTAR TAUFIK.docx
Restricted to Repository staff only

Download (22kB)
[img] Text
ringkasan.docx
Restricted to Repository staff only

Download (14kB)
[img] Text
SKRIPSI ACC.docx
Restricted to Repository staff only

Download (114kB)
[img] Text
daftar pustaka.docx
Restricted to Repository staff only

Download (13kB)

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi oleh banyaknya bermunculan aliran-aliran kepercayaan yang di nilai sesat atau melenceng dari ka’idah hukum yang berlaku sehingga bisa di sebut sebagai delik penodaan Agama, kemunculan aliran-aliran yang di nilai sesat tersebut mengakibatkan timbulnya keresahan dalam masyarakat sehingga mengganggu ketertiban umum, oleh karena itu muncul permasalahan yaitu bagaimanakah pengaturan delik penodaan agama tersebut dalam hukum pidana dan bagaimana hubungan antara munculnya aliran-aliran sesat yang disebut delik penodaan Agama dengan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pengaturan delik penodaan Agama dalam Hukum Pidana; 2) Untuk mengetahui hubungan antara delik penodaan Agama dengan Hak Asasi Manusia. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan konseptual, pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus, sedangkan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengkaji literatur-literatur dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan delik penodaan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa delik penodaan Agama dalam hukum pidana di atur dalam Pasal 156 yang di atur dalam buku II kitab Undang-undang hukum pidana dan Undang-undang No.1/PNPS/1965 Tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan Agama. Selanjutnya mengenai hubungan antara HAM dan penodaan Agama bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk menjalankan Agama dan kepercayaanya tetapi tidak serta merta bebas begitu saja, karena HAM itu di batasi dengan Undang-undang.

Item Type: Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci): pidana dan Undang-undang No.1/PNPS/1965
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: Imran SE
Date Deposited: 21 Mar 2019 04:53
Last Modified: 21 Mar 2019 04:53
URI: http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/12983

Actions (login required)

View Item View Item