PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK AKIBAT PERCERAIAN KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Di Pengadilan Agama Mataram)

CAHYADI, HARI AGUNG (2013) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK AKIBAT PERCERAIAN KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Di Pengadilan Agama Mataram). S1 thesis, Universitas Mataram.

[img] Text
cover.doc
Restricted to Repository staff only

Download (255kB)
[img] Text
SKRIPSI.doc
Restricted to Repository staff only

Download (299kB)

Abstract

Perlindungan hukum bagi anak merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan bagi kedua orang tua walaupun sudah terjadi perceraian. Tidak ada alasan bagi kedua orang tua yang sudah bercerai untuk tidak memberikan perlindungan bagi anaknya. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui peran Pengadilan Agama Mataram dalam dalam perlindungan anak, yang kedua untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian kaitannya dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan yang terakhir untuk mengetahui akibat hukum hukum yang timbul apabila tidak dilaksanakannya perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian. Metode penelitianm yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif dan empirisnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan ini adalah Peran pengadilan agama Mataram pada prinsipnya sama, tidak ada yang berbeda yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berkaitan dengan hadhanah dan kuasa asuh. Bentuk perlindungan hukum bagi anak akibat perceraian pada dasarnya tidak ada perbedaan sama sekali, baik hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggungjawab orang tua terhadap anaknya, maupun pemeliharaan anak. Perlindungan hukum bagi anak baik sebelum maupun setelah perceraian sangatlah dibutuhkan untuk meminilalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh anak itu sendiri, seperti tidak adanya kasih sayang, anak menjadi terlantar dan anak tidak bisa bergaul sebagaimana halnya seorang anak. Itu semua tidak ada bedanya dengan anak jalanan yang tidak diurus oleh orang tuannya. Apabila perlindungan hukum bagi anak baik yang sudah ditetapkan dalam putusan ataupun tidak ditetapkan kemudian tidak dilaksanakan setelah perceraian, maka salah satu orang tua bisa melakukan upaya hukum baik secara keperdataan maupun secara pidana, dan bisa juga diadukan melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Saran yang dapat disampaikan berdasarkan penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi anak setelah perceraian sebaiknya tanpa adanya permohonan dari pihak ibu anak sudah mendapatkan perlindungan tersebut, itu semua sudah menjadi haknya seorang anak. jadi perlu kesadaran dari kedua orang tuanya yang sudah bercerai untuk sama-sama memberikan perlindunag secara optimal. Di dalam perundang-undangan megenai Perlindungan anak harus diatur supaya lebih jelas perlindungan hukum bagi anak setelah perceraian apakah sama atau tidak.

Item Type: Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci): penelitian,pengadilan
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: Imran SE
Date Deposited: 22 Mar 2019 02:06
Last Modified: 22 Mar 2019 02:06
URI: http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/13021

Actions (login required)

View Item View Item