KEWENANGAN APARAT KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS

SAPUTRO, EKA ADI (2013) KEWENANGAN APARAT KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS. S1 thesis, Universitas Mataram.

	Text cover.docx Restricted to Repository staff only Download (114kB)
	Text Lembar Pengesahan.docx Restricted to Repository staff only Download (114kB)
	Text ISI SKRIPSI.docx Restricted to Repository staff only Download (89kB)
	Text TABEL 1.docx Restricted to Repository staff only Download (28kB)
	Text TABEL 2.docx Restricted to Repository staff only Download (19kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.docx Restricted to Repository staff only Download (17kB)

Abstract

Latar belakang dari penulisan skripsi ini adalah sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan arus lalu lintas yang semakin ramai menimbulkan banyak permasalahan, antara lain banyaknya pengguna jalan yang tidak berhati-hati dan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Untuk itu peran polisi lalu lintas dalam menangani pelanggaran-pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas sangat dibutuhkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam penelitian ini masalah yang akan diteliti adalah bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum POLRES Mataram dan kewenangan aparat kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris yaitu dengan mengkaji atau menganalisis bahan hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier yakni dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan dan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan Konsep (Conceptual Approach), dan pendekatan Konsep (Conceptual Approach). Berdasarkan hasil penelitian bahwa bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Polres Mataram antara lain pelanggaran yang tidak menimbulkan kecelakaan dan korban jiwa seperti tidak membawa atau mempunyai surat izin mengemudi (SIM), tidak memakai helm dan helm penumpang, tidak membawa STNK, tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan Pelanggaran yang menimbulkan kecelakaan dan korban jiwa seperti pelangaran rambu atau marka jalan dan pelanggaran alat pemberi isyarat lalu lintas (Traffic Light), dan kewenangan aparat kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pelanggaran lalu lintas adalah Polisi lalu lintas mempunyai kewenangan untuk memberhentikan, melarang, atau menunda pengoprasian kendaraan bermotor, menyita kendaraan bermotor, melakukan penyitaan terhadap SIM, STNK, muatan, surat tanda coba kendaraan bermotor, tanda lulus uji kendaraan bermotor sebagai barang bukti dan melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan lalu lintas serta melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	penelitian,POLRES
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Imran SE
Date Deposited:	22 Mar 2019 02:05
Last Modified:	22 Mar 2019 02:05
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/13027

Actions (login required)

View Item