KAJIAN YURIDIS PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DAERAH DI INDONESIA

AMINUDDIN, AMINUDDIN (2013) KAJIAN YURIDIS PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DAERAH DI INDONESIA. S1 thesis, Universitas Mataram.

Text aminuddin skripsi.docx Restricted to Repository staff only Download (548kB)

Abstract

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh dua lembaga yaitu DPRD dan Kepala Derah sering kali terjadi konflik dalam menjalankan hubungan yang saling berkaitan bahkan dalam mengambil keputusan pun sering kali terdapat kepentingan politik antar dua lembaga tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan sejarah, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian adalah untuk mengetahui proses-proses pemberhentian sementara Gubernur oleh DPRD Provinsi perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan akibat hukum terhadap tanggung jawab Gubernur dalam fungsi jabatannya atas wewenang DPRD dalam memutuskan usulan pemberhentian sementara terhadap Gubernur. Di daerah DPRD Provinsi dan Kepla Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan di daerah yang memiliki tugas dan wewenang masing-masing serta harus menjalankan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing. Dalam menjalan tugas masing-masing DPRD Provinsi dan Kepala Daerah memiliki saling keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga terjalin hubungan yang mengikat terutama dalam proses pemberhentian sementara Kepala Daerah. Dalam proses pemberhentian sementara kepala daerah ada yang diusulkan oleh DPRD Provinsi dan ada pula yang langsung diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD Provinsi. Sebelum DPRD Provinsi mengusulkan pemberhentian sementara terlebih dahulu DPRD Provinsi mengadakan rapat paripurna untuk mengusulkan pemberhentian sementara tersebut. Dalam pengambilan keputusan untuk mengusulkan pemberhentian sementara terhadap kepala daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, sering kali DPRD mengedepankan sikap politik dalam mengambil keputusan tersebut. Apa lagi DPRD Provinsi merupakan perwakilan rakyat dari partai politik. Dimana sering terdapat kepentingan pribadi dan partai dalam pengambilan keputusan untuk pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Disamping itu juga Undang-Undang yang mengaturnya pula memberikan ruang untuk DPRD Provinsi bersikap politik dalam pengambilan keputusan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah. Sehingga berdampak pada kinerja dan tanggung jawab Kepala Daerah sebagai kepala pemerintahan di daerah. Dalam menjalan hubungan kemitraan antara Kepala Daerah dan DPRD Provinsi diharapkan tidak terjadi hubungan yang tidak harmonis yang menyebabkan adanya saling ketidak percayaan antar kedua lembaga tersebut

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	penelitian, politik,Undang-Undang
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Imran SE
Date Deposited:	22 Mar 2019 02:03
Last Modified:	22 Mar 2019 02:03
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/13033

Actions (login required)

View Item