TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

LUKMAN, ADITYA RAHMAT NEGARA (2013) TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. S1 thesis, Universitas Mataram.

[img] Text
cover.doc
Restricted to Repository staff only

Download (183kB)
[img] Text
Proposal.doc
Restricted to Repository staff only

Download (358kB)

Abstract

Hukum Islam merupakan salah satu sumber pembentukan hukum nasional di Indonesia di samping hukum Adat dan hukum Barat. Dalam hukum Islam, perbuatan-perbuatan yang sarat dengan pornografi dan pornoaksi sudah dilarang secara tegas karena teramat jelas kemudharatannya. Namun yang perlu segera dikemukakan adalah sampai saat ini masih ada pendapat bahwa hukum Islam, khususnya hukum pidana Islam, tidak sesuai dengan hak asasi manusia, karena melanggar hak asasi kemanusiaan sebagai individu, kejam, dan demoralisasi. Berkaitan dengan hal tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai sanksi pidana terkait dengan pornografi ini dan juga perlu dikaji lebih lanjut dengn ketentuan mengenai sanksi atas tindak pidana pornografi dalam Syariah Islam (Al-Qur’an dan Sunnah) secara eksplisit. Dari latar belakang tersebut dapat ditarik permasalahan mengenai bagaimana pornografi sebagai delik dalam KUHP dan Undang-undang Pornografi dan bagaimana pornografi dalam perspektif materiil hukum Islam. Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah diharapkan dapat mengetahui pornografi sebagai delik dalam KUHP dan Undang-undang Pornografi dan pornografi dalam perspektif materiil hukum Islam sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah secara akademik untuk mendapatkan bahan penelitian guna menyelesaikan skripsi, secara teoritis: ikut serta mengembangkan konsep-konsep Ilmu Hukum terutama yang menyangkut Hukum Pidana serta secara praktis, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pegangan dan arah yang jelas bagi para penegak hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal memecahkan masalah atau menjawab permasalahan, digunakan metode pendekatan normatif yang kemudian bahan hukum yang diperoleh dikaji dan dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif-deskriptif, yaitu menguraikan berbagai fakta hukum, kemudian dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap ketentuan pidana secara umum kepada yang lebih khusus sehingga dapat menjawab permasalahan. Dengan menggunakan metode tersebut akhirnya penulis dapat menjawab permasalahan yang ada yaitu Pornografi sebagai delik telah tegas diatur dalam KUHP dalam Pasal 282 mengenai kejahatan pornografi, Pasal 283 mengenai kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa, Pasal 283 bis mengenai kejahatan pornografi dalam menjalankan mata pencahariannya, Pasal 532 dan Pasal 533 mengenai pelanggaran pornografi dan juga telah tegas diatur dalam Undang-undang Pornografi serta telah jelas pula sanksi pidana yang dapat dijatuhkan yaitu sesuai dengan tingkat kejahatannya. Sanksi pidana penjara maksimal 12 tahun dan minimal 6 bulan. Sedangkan sanksi pidana denda maksimal 7,5 milyar dan minimalnya 250 juta. Khusus untuk tindak pidana di atas yang melibatkan anak sanksi pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya. Sementara bagi pelaku korporasi ketentuan maksimum pidana dendanya dikalikan 3 (tiga) sedangkan Pornografi dalam perspektif materiil hukum Islam pornografi itu sudah termasuk dalam kategori mendekati zina, karena pornografi merupakan faktor yang paling dominan yang mendorong seseorang berbuat zina karena bisa membangkitkan nafsu seksual seseorang. Dalam ajaran Islam, jangankan sampai berbuat zina, mendekati zina saja sudah dilarang. Karena dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia, baik secara individu maupun masyarakat.

Item Type: Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci): hukum Islam pornografi,hukum pidana Islam
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: Imran SE
Date Deposited: 22 Mar 2019 06:51
Last Modified: 22 Mar 2019 06:51
URI: http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/13043

Actions (login required)

View Item View Item