PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PERTANAHAN DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG N0 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (STUDY BPN LOMBOK TIMUR)

LaluFikrianto, LaluFikrianto (2016) PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PERTANAHAN DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG N0 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (STUDY BPN LOMBOK TIMUR). S1 thesis, Universitas Mataram.

	Text COVER SKRIPSI.docx Restricted to Repository staff only Download (79kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN,,fix.docx Restricted to Repository staff only Download (100kB)
	Text FIKRY SKRIPSI.docx Restricted to Repository staff only Download (97kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.docx Restricted to Repository staff only Download (22kB)

Abstract

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga Negara,Tujuan pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah sistem pelayanan yang berkualitas yaitu pelayanan yang prima dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang dianut dalam suatu Negara modern sebagaimana yang terdapat dalam konsep good govermance. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang penyelenggaraan Pelayanan Publik bidang Pertanahan di Kabupaten Lombok Timur di tinjau dari Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik yaitu untuk mengetahui dan memahami penerapannya sesuai dengan amanat Undang-Undang. Oleh karena itu yang menjadi pokok permasalahan yang diteliti adalah pelaksanaan pelayanan publik di kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur. Dan penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode yang berpedoman pada koesioner, untuk memperoleh data primer yang bersumber dari responden maupun informal. Dengan menggunakan analisis dari metode berpikir yang khusus ke yang umum (Induktif). Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini menggambarkan mengenai pelaksanaan pelayanan publik bidang pertanahan khususnya Kabupaten Lombok Timur telah sesuai dengan standar pelayanan publik yang diamanatkan oleh Undang –Undang meskipun tidak dapat dipungkiri masih ada kendala-kendala namun masih bisa diatasi dengan kebiajakan tertentu sehingga tidak menghambat proses pelayanan

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	Pelayanan Publik, Pertanahan
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Imran SE
Date Deposited:	27 Mar 2019 02:10
Last Modified:	27 Mar 2019 02:10
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/13145

Actions (login required)

View Item