PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) YANG DI PHK DALAM MASA KONTRAK BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

HIDAYATULLAH, RIZKI (2019) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) YANG DI PHK DALAM MASA KONTRAK BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA. S1 thesis, Universitas Mataram.

Text SKRIPSI RIZKI HIDAYATULLAH.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bentuk perlindungan Hukum terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang di PHK dalam masa kontraknya dan untuk mengetahui apakah singkronisasi antara PPPK dengan PKWT. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Bentuk perlindungan Hukum PPPK yang terkena PHK secara sepihak hanya secara keperdataannya saja sebagaimana tertuang didalam Pasal 1338 ayat (3) KUHperdata. Hal tersebut dikarenakan PPPK tidak memiliki hak-hak apapun setelah terkena PHK karena belum diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan masih banyak kekosongan hukum terkait masalah ini. Singkronisasi PPPK dengan PKWT dalam hal ini dapat dikatakan tidak singkron. Dimana PPPK tidak mendapatkan hak-haknya setelah di PHK secara sepihak karena didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum ada diatur Sedangkan PKWT berhak mendapatkan hak-haknya setelah di PHK secara sepihak karena itu tertuang didalam Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	Perlindungan Hukum, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja, Perjanjian Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Wiwin Kartikawati
Date Deposited:	12 Jul 2019 08:40
Last Modified:	12 Jul 2019 08:40
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/14071

Actions (login required)

View Item