DUALISME KEWENANGAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MILITER YANG DIATUR DALAM UU NO 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER DENGAN UU NO 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP

Laela, Viana Dewi (2020) DUALISME KEWENANGAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MILITER YANG DIATUR DALAM UU NO 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER DENGAN UU NO 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP. S1 thesis, Universitas Mataram.

Text SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (900kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip-prinsip yang digunakan dalam menyelesaiakan tindak pidana militer oleh peradilan militer dan peradilan umum, serta untuk mengetahui sejauh mana peradilan militer dan peradilan umum memiliki kewenangan untuk mengadili tindak pidana militer, yang merupakan penelitian normatif dengan pendekatan historis, pendekatan Undang-Undang, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan tindak pidana militer harus melihat secara menyeluruh prinsip-prinsip peradilan yang akan berlakukan untuk diimplementasikan. Dalam mengadili tindak pidana militer juga harus melihat yuridiksi yang berwenang untuk menyelesaikannya.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	Kata kunci : kewenangan, peradilan, tindak pidana
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Rini Trisnawati
Date Deposited:	14 Sep 2020 08:36
Last Modified:	14 Sep 2020 08:36
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/16924

Actions (login required)

View Item