FUNGSI DAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM BIDANG PENYADAPAN DITINJAU DARI SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Sudarja, Ardiansyah (2020) FUNGSI DAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM BIDANG PENYADAPAN DITINJAU DARI SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. S1 thesis, Universitas Mataram.

Text SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (849kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bidang penyadapan ditinjau dari sistem ketatanegaraan Republik. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan penyadapan KPK diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyadapan yang dilakukan oleh KPK harus memerlukan izin tertulis dari Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga hal ini akan menghambat fungsi dan kewenangan KPK dalam bidang penyadapan. Kewenangan penyadapan KPK hendaknya dikembalikan seperti pada Undang- undang sebelumnya yang dimana penyadapan tidak memerlukan izin tertulis dari Dewan Pengawas.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	Kata kunci: Fungsi dan Kewenangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Penyadapan.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Rini Trisnawati
Date Deposited:	11 Nov 2020 08:56
Last Modified:	11 Nov 2020 08:56
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/18325

Actions (login required)

View Item