PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI BENTUK PERLIDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF

BATUBARA, SONIA CAROLLINE (2018) PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI BENTUK PERLIDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF. S1 thesis, upt. perpustakaan.

[img] Text
SKRIPSI SONIA CAROLLINE BATUBARA (D1A 014 311).pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Perjanjian perkawinan dibuat oleh pasangan suami isteri untuk memberikan perlindungan terhadap harta suami maupun isteri serta hal-hal lainnya yang dianggap penting untuk dicantumkan dalam suatu perjanjian perkawinan. Di dalam hukum positif Indonesia, perjanjian perkawinan diatur dalam beberapa peraturan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Putusan MK Nomor. 69/PUU-XIII/2015, serta Kompilasi Hukum Islam. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kekaburan norma (vague of norm) dalam beberapa sisi pengaturan perjanjian perkawinan. Sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang seharusnya dibentuk untuk melakukan unifikasi hukum perkawinan Indonesia sangatlah ringkas mengatur mengenai perjanjian perkawinan ini. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana kekuatan hukum perjanjian perkawinan terhadap para pihak dalam perkawinan, dan (2) bagaimana bentuk perlindungan hukum dari adanya perjanjian perkawinan bagi para pihak dalam perkawinan dan pihak ketiga. Penelitian ini merupakan Penelitian Normatif, dan menggunakan 2 (dua) macam metode pendekatan, yaitu (1) Pendekatan Perundang-undangan, dan (2) Pendekatan Konseptual. Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun lakukan, bahwa menurut hukum positif Indonesia kekuatan hukum perjanjian perkawinan mengikat terhadap suami isteri yang membuatnya serta pihak ketiga yang terkait jika telah memenuhi unsur publisitas. Dibuatnya perjanjian perkawinan bertujuan memberikan perlindungan hukum preventif dan represif, yaitu jika suatu saat timbul konflik perjanjian perkawinan dapat dijadikan acuan dan salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas- batas hak dan kewajiban diantara mereka. Perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta notaris juga merupakan salah satu upaya perlindungan agar perjanjian perkawinan yang dibuat menjadi suatu akta otentik yang memiliki kekuatan

Item Type: Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci): perjanjian kawin, kekuatan hukum, perlindungan hukum
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: Wiwin Kartikawati
Date Deposited: 04 Apr 2018 05:20
Last Modified: 04 Apr 2018 05:20
URI: http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/1938

Actions (login required)

View Item View Item