Putra, I Nyoman Nugraha Ardana PROSIDING B18: Polisemi dan Ambiguitas dalam Pengakuan Pendapatan Desa. In: Simposium Nasional Akuntansi XX, Jember, 2017, 27 s/d 29 September 2017, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER.
|
Text
ARTIKEL B-18.pdf Download (863kB) | Preview |
|
|
Text
ARTIKEL B-18.pdf Download (863kB) | Preview |
Abstract
Kewenangan pemerintah desa untuk mengelola berbagai sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri merupakan salah satu implikasi dari implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel dengan berpedoman pada Permendagri No. 113 Tahun 2014.Fenomena saat ini menunjukkan bahwa pemerintah desa di Kabupaten Sumbawa belum optimal mengelola berbagai sumber daya dan potensi yang miliki, sehingga dana transfer mutlak menjadi komponen utama dalam struktur pendapatan desa. Pendapatan asli desa yang tidak diperhitungkan secara optimal, menjadi indikasi telah terjadi dysfunctional behavior dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengalaman dan pemahaman pemerintah desa di Kabupaten Sumbawa terkait dengan pengakuan pendapatan desa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fenomenologi-hermeneutika yang dipelopori Paul Ricoeur (1974, 1976, 1984), yang dimaksudkan untuk menemukan makna dan hakikat dari pengalaman dan interpretasi pengelola keuangan desa. Temuan data lapangan menunjukkan bahwa terjadi berbagai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa khususnya pengakuan pendapatan asli desa. Hal ini terjadi karena inkonsistensi kebijakan, yang ditunjukkan dari adanya polisemi dan ambiguitas dalam berbagai regulasi yang memunculkan pluralitas makna. Pedoman akuntansi desa yang masih prematur menyebabkan pengelola keuangan desa di Kabupaten Sumbawa tidak dapat mengoptimalkan berbagai sumber daya dan potensi yang dimiliki untuk diakui secara sah sebagai pendapatan desa. Sementara itu, fakta menunjukkan bahwa pemerintah desa di Kabupaten Sumbawa tetap menghimpun berbagai pendapatan asli desa walaupun tidak menjadi bagian anggaran yang dapat diakui dan dipertanggungjawabkan dalam sistem akuntansi desa yang diaplikasikan. Tindakan penyimpangan yang terjadi secara simultan menjadi sebuah kleptokrasi yang dilegalisasikan. Kontribusi penelitian ini adalah menjadi sumbangan kritis bagi pemerintah untuk segera melakukan peninjauan kembali serta penyesuaian terhadap regulasi desa, khususnya yang terkait dengan sistem akuntansi desa, agar pemerintah desa dapat mengoptimalkan sumber daya dan potensi desa serta dapat mengelola keuangan desa secara tertib dan disiplin anggaran. Selain itu, hasil kajian ini juga menjadi bahan pemikiran pihak terkait untuk dapat mencegah dan mengeliminir terjadinya dysfunctional behavior dalam pengelolaan keuangan desa.
| Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) |
|---|---|
| Keywords (Kata Kunci): | Fenomenologi-hermeneutika, Pengakuan Pendapatan, Keuangan, Desa |
| Subjects: | A General Works > AI Indexes (General) |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi |
| Depositing User: | Dr. I Nyoman Nugraha Ardana Putra |
| Date Deposited: | 11 Jan 2021 04:40 |
| Last Modified: | 11 Jan 2021 04:40 |
| URI: | http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/20447 |
Actions (login required)
 |
View Item |
