KEDUDUKAN KEPUTUSAN BERSAMA DALAM PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMER 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN SEBAGAIMANA DIUBAH MENJADI UNDANG-UNDANG NOMER 16 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMER 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

BAIQ, DIAS RALFIANTY OKTASABGIAN (2021) KEDUDUKAN KEPUTUSAN BERSAMA DALAM PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMER 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN SEBAGAIMANA DIUBAH MENJADI UNDANG-UNDANG NOMER 16 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMER 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN. S1 thesis, Universitas Mataram.

Text SKRIPSI BAIQ DIAS RALFIANTY OKTASABGIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Metode yang digunakan adalah metode normative dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam melakukan pembubaran Ormas dilakukan oleh pejabat yang berwenang yakni diantaranya Mendagri dan Menkumham, namun dalam pembubaran Ormas FPI pemerintah melakukan pembubaran Ormas dengan menerbitkan Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh beberapa pejabat. Penerbitan keputusan bersama ini dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang yakni bertindak sewenangwenang yang akibat hukumnya adalah keputusan yang dikeluarkan menjadi tidak sah.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	Kata Kunci: Keputusan Bersama, Pembubaran Ormas, UU Ormas
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Rini Trisnawati
Date Deposited:	14 Jul 2021 00:18
Last Modified:	14 Jul 2021 00:18
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/22658

Actions (login required)

View Item