PROSEDUR PENYADAPAN PENGGELEDAHAN DAN/ATAU PENYITAAN SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

MEZA, ROYADI (2021) PROSEDUR PENYADAPAN PENGGELEDAHAN DAN/ATAU PENYITAAN SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. S1 thesis, Universitas Mataram.

Text skripsi -fix.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan prosedur sebelum dan sesudah direvisi undang-undang KPK, serta untuk mengetahui implikasi kuantitas dari perbedaan prosedur sebelum dan sesudah dilakukan revisi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesimpulan dari Penelitian ini adalah menunjukkan bahwa alur birokrasi yang semakin panjang, jika KPK melanggar aturan Dewan Pengawas akan terjadi mal administrasi. Perubahan prosedur Penggeledahan Penyadapan dan/atau Penyitaan berimplikasi terhadap kuantitas penindakan lembaga anti rasuah tersebut mulai dari penyidikan, tuntutan hingga eksekusi terjadi kemerosotan. Jumlah Tangkap Tangan oleh KPK setelah disahkannya revisi UU KPK tersebut mengalami penurunan. Saran dari penilitian ini, untuk kedepannya dikaji lebih dalam lagi mengenai proses penyidikan agar tidak terlalu panjang birokrasinya sehingga tersangka yang melakukan korupsi tidak memiliki waktu untuk menghapus jejak dan barang bukti.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	Kata kunci: prosedur, Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewan Pengawas
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Rini Trisnawati
Date Deposited:	10 Aug 2021 01:37
Last Modified:	10 Aug 2021 01:37
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/23111

Actions (login required)

View Item