KAJIAN TERHADAP PEMBERIAN HAK GARAP ATAS TANAH DI KAWASAN HUTAN LINDUNG DI DESA PENGOROS

MUHAMMAD, ANDRY KURNIAWAN (2021) KAJIAN TERHADAP PEMBERIAN HAK GARAP ATAS TANAH DI KAWASAN HUTAN LINDUNG DI DESA PENGOROS. S1 thesis, Universitas Mataram.

Text SKRIPSI M. ANDRY KURNIAWAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemberian hak garap kepada masyarakat di kawasan hutan lindung desa pengoros penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sosiologis, sumber data hukum dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal dan yang dimuat di website atau internet serta data lapangan, kawasan hutan lindung merupakan kawasan yang tidak boleh dilekati hak apapun karena dilindungi keberadaanya oleh negara namun pada kenyataanya pada tahun 1984 di kecamatan jaruwaru pihak pemerintah kecamatan jaruwaru menerbitkan dan memberikan hak garap kepada masyarakatnya berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh menteri dalam negeri No. 6 tahun 1972 tentang wewenang pemberian hak atas tanah dan pembukaan tanah serta peraturan pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang pengaturan cara-cara pelaksanaan pembagian tanah inilah yang menjadi landasan pihak kecamatan untuk memberikan hak garap kepada warganya sebagai alas hak mereka untuk mengelola lahan garapannya, namun pada tahun 2002 negara menetapkan kawasan tersebut menjadi kawasan hutan lindung yang secara otomatis membuat kawasan itu tidak boleh lagi dikuasai oleh masyarakat karena merupakan kawasan yang dilindungi oleh negara, penetapan kawasan hutan lindung ini dilakukan berdasarkan keputusan menteri kehutanan Nomor : 8214/kpts-II tanggal 9 september 2002 tentang penetapan kawasan hutan, setelah dilakukan penelitian serta kajian penerbitan hak garap oleh pihak pemerintah jaruwaru dinilai telah benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku karena penerbitan hak garap dilakukan sebelum negara melakukan penetapan kawasan tersebut sebagai kawasan hutan lindung, penetapan kawasan hutan lindung yang dilakukan oleh negara dinilai melanggar ketentuan hukum karena menurut undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan penetepan kawasan hutan lindung dilakukan pada kawasan yang belum ditetapkan menjadi hutan hak dan belum bersertifikat hak milik.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	Kata kunci: Pemberian, Hak Garap, Hutan Lindung
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Rini Trisnawati
Date Deposited:	13 Nov 2021 08:14
Last Modified:	13 Nov 2021 08:14
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/25903

Actions (login required)

View Item