IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

ZAIDAH, ZAIDAH (2017) IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. S1 thesis, Universitas Mataram.

Text ZAIDAH.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan IUP dan akibat hukum penegakan IUP setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang ada, IUP setelah berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah hanya bisa diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, tidak bisa diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/kota dan upaya penegakan IUP dapat menimbulkan akibat hukum seperti : pencabutan IUP, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, tetapi dapat juga berupa pemberian status Clear and Clean terhadap IUP sesuai dengan hasil evaluasi Dokumen Perizinan oleh Gubernur.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	Izin Usaha Pertambangan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	M Jafar Jafar
Date Deposited:	17 Apr 2018 04:15
Last Modified:	17 Apr 2018 04:15
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/2613

Actions (login required)

View Item