markum, markum and Setiawan, Budhy and Sabani,, Rahmat (2015) HUTAN KEMASYARAKATAN SEBUAH IKHTIAR MEWUJUDKAN HUTAN LESTARI MASYARAKAT SEJAHTERA. HUTAN KEMASYARAKATAN SEBUAH IKHTIAR MEWUJUDKAN HUTAN LESTARI MASYARAKAT SEJAHTERA Potret Dua Dasawarsa Praktek Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat . RA Visindo, Mataram.
|
Text
Buku HKm BPDAS Markum 2015.pdf Download (3MB) | Preview |
Abstract
Semula ada semacam keraguan, ketika skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) mulai dirintis untuk diimplementasikannya pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Karena stigma yang berkembang pada saat itu, bahwa masyarakat masih belum berpengalaman dan memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola hutan, sementara ada tuntutan besar bahwa hutan haruslah dikelola secara lestari. Ketika kebijakan itu telah disahkan, maka keraguan itu haruslah diuji, yang tentu saja dengan segala kelebihan dan kekurangan baik yang ada pada para pihak maupun yang ada pada tingkat kawasan hutan (tapak). Hal positif yang dapat dicermati dalam hal implementasi HKm adalah motivasi yang begitu besar yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengelola hutan. Kondisi ini bisa dipahami mengingat sumber daya hutan adalah harapan satu-satunya yang bisa diharapkan, ketika sumber-sumber pekerjaan di sekitar kawasan hutan sangatlah sedikit, mereka hanya bergantung pada lahan kebun yang rata-rata kepemilikannya kecil (dibawah 20 are). Motivasi yang besar ini bisa menjadi modal yang positif untuk meyakinkan kita, bahwa masyarakat pasti akan mengelola hutan dengan baik, karena itu adalah hidup mereka. Memang motivasi bukanlah ukuran mutlaknya, karena mengelola hutan berhadapan dengan hal yang lebih kompleks, tidak sama halnya dengan mengelola lahan sawah. Mengelola hutan dihadapkan pada dua tantangan utama, yaitu berhasil secara ekonomi dan ekologi. Masyarakat di sekitar kawasan hutan adalah termasuk komunitas yang sebagian besar hidupnya dalam kondisi miskin. Tidak hanya miskin, kondisi geografis yang jauh dari pusat kota, membuat masyarakat memiliki keterbatasan dalam mendapatkan akses publik. Pemberian hak kelola kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan, tentu saja menjadi langkah yang sangat membantu dalam mengurangi angka kemiskinan di Provinsi NTB. Namun demikian masyarakat tentu saja harus dipandu bagaimana mengelola hutan tidak hanya berorientasi pada hasil secara ekonomi semata, tetapi juga tetap menjaga kelestarian hutan. Karena sebagaimana halnya ekonomi, fungsi lingkungan juga tetap menjadi bagian penting dalam pembangunan. Pembangunan yang hanya mengandalkan ekonomi semata tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan, tentu harus dibayar mahal pada masa yang akan datang. Sejak mulai dirintisnya praktik HKm di Provinsi NTB pada tahun 1995, saat ini berarti telah menapaki dua dasa warsa praktik pengelolaan HKm di NTB. Waktu yang cukup untuk menguji sejauhmana hasil pengelolaan HKm selama ini. Beberapa lokasi yang telah ditetapkan sebagai areal HKm dan telah mendapatkan IUPHKm, menarik untuk dicermati, setidaknya dapat merepresentasikan bagaimana capaian HKm yang telah dilaksanakan oleh masyarakat di Provinsi NTB. Lokasi di kawasan hutan Sesaot di Kabupaten Lombok Barat, Aik Berik di Kabupaten Lombok Tengah, Santong di Kabupaten Lombok Utara dan Wanagiri di Kabupaten Sumbawa, adalah lokasi yang telah mendapatkan IUPHKm, yang tidak hanya hasil kerjasama masyarakat dan pemerintah, namun juga telah menjadi tempat kolaborasi para pihak untuk membangun sinergi pengelolaan HKm tersebut. Buku ini telah memberikan fakta-fakta penting, tentang bagaimana sesungguhnya praktik HKm yang ada di empat lokasi tersebut. Meskipun disadari masih ada beberapa persoalan, namun setidaknya ada tiga hal penting yang bisa dipetik dari praktik HKm khususnya di Provinsi NTB, yaitu: 1) praktik HKm telah memberikan perubahan ekonomi masyarakat yang signifikan, sehingga telah mampu mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat sekitar kawasan hutan, 2) praktik HKm telah mempertimbangkan aspek konservasi, melalui penanaman jenis tanaman yang beragam secara multi strata, sehingga fungsi hutan sebagai penyedia jasa lingkungan masih terjaga dengan baik, 3) dampak dari praktik HKm tidak hanya menciptakan kondisi sosial yang baik, tetapi juga punya rantai nilai ekonomi yang dapat dinikmati oleh masyarakat lain dan sektor lain. Informasi tersebut tentu saja mulai mengikis keraguan mengenai kemampuan masyarakat dalam mengelola hutan. Prinsipnya, jika kepercayaan itu diberikan, masyarakat cukup mendapatkan pendampingan, dan didukung oleh kolaborasi yang baik, maka hasilnya ternyata bisa dipertanggungjawabkan. Tantangan berikutnya adalah bagaimana menjadikan lokasi yang dianggap berhasil tersebut, sebagai sumber belajar bagi petani lain yang masih memerlukan informasi lebih praktis, tentang bagaimana mengelola hutan yang baik. Kami memberikan apresiasi terbitnya buku ini, karena buku ini tidak hanya menjadi sumber informasi berharga dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman praktik HKm, namun juga penting sebagai dokumentasi informasi tentang HKm yang selama ini tidak terkompilasi dengan baik. Harapan kami, informasi dalam buku ini tidak hanya sebagai informasi yang pasif, tetapi menjadi inspirasi bagi para pihak yang memiliki kepedulian terkait dengan tata kelola sumber daya hutan pada umumnya dan HKm pada khususnya untuk melahirkan gagasan-gagasan yang lebih produktif dan implementatif demi keberhasilan tata kelola hutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang lebih baik pada masa akan datang.
| Item Type: | Book |
|---|---|
| Subjects: | S Agriculture > SD Forestry |
| Divisions: | Program Studi Kehutanan |
| Depositing User: | Dr. Ir. Markum ,MSc |
| Date Deposited: | 19 Apr 2023 02:22 |
| Last Modified: | 19 Apr 2023 02:22 |
| URI: | http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/26729 |
Actions (login required)
 |
View Item |
