PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DELSIYANA, FITRA (2017) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. S1 thesis, Universitas Mataram.

Text FITRA DELSIYANA D1A013114.pdf Restricted to Repository staff only Download (746kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian perlindungan hak - hak terhadap whistleblower dan kewajiban whistleblower dalam pembuktian peradilan pidana. Dalam penelitian ini penelitian normative, dengan metode pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Prosedur pemberian perlindungan hak – hak terhadap whistleblower dapat dilihat dalam udandang – undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pasal 29 dan 30. Kewajiban whistleblower dalam pembuktian peradilan pidana dapat dilihat dalam KUHAP pasal 112 ayat (1 & 2) dan pasal 160 ayat (3), pasal 167 ayat (1 & 3). Agar whistleblower mendapatkan haknya, maka LPSK segera mengajukan usulan pembaharuan atas Undang – Undang perlindungan Saksi dan Korban ke DPR RI dalam rangka penyempurnaan aturan normatif menyangkut segala hal yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	Perlindungan hukum, whistleblower.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	M Jafar Jafar
Date Deposited:	19 Apr 2018 02:03
Last Modified:	19 Apr 2018 02:03
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/2724

Actions (login required)

View Item