ANALISIS KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019

Vania, Dwi Zuhra (2022) ANALISIS KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019. S1 thesis, Universitas Mataram.

Text SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai konsep kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Konsep kewenangan Dewas KPK Pada Pasal 21 ayat (1) UU KPK menyebutkan Dewan Pengawas KPK merupakan satu kesatuan dalam kelembagaan KPK yang dibentuk dalam rangka menjamin asas-asas yang dicantumkan dalam Pasal 5 UU KPK. Keberadaan Dewan Pengawas KPK memperoleh pro dan kontra setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang memberikan kewenangan kepada Dewas Pengawas KPK untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin kepada KPK untuk melakukan penyadapan dalam proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang tercantum pada Pasal 37A dan 37B. Berdasarkan hal tersebut , dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana Kewenangan Dewan Pengawas KPK dan Bagaimana efektivitas Dewan Pengawas KPK dalam mewujudkan akuntabilitas KPK. Dari hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini yaitu : Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Dewan Pengawas KPK dan bagaimana efektivitas Dewan Pengawas KPK dalam mewujudkan akuntabilitas KPK. Berdasarkan dari penelitian ini dapat diperoleh hasil dan kesimpulan yaitu : Kewenangan dari Dewan Pengawas KPK yaitu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK , memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan dan keberadaan Dewan Pengawas KPK nyatanya tidak efektif dalam mewujudkan akuntabilitas KPK.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	Kata Kunci : KPK, Korupsi, Dewan Pengawas, Kewenangan, Efektif.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Rini Trisnawati
Date Deposited:	22 Feb 2022 03:35
Last Modified:	22 Feb 2022 03:35
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/27903

Actions (login required)

View Item