TINJAUAN TERHADAP PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 118 TAHUN 2018

RADEN, MOCHAMMAD HAZRAT RACHMATULLAH (2022) TINJAUAN TERHADAP PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 118 TAHUN 2018. S1 thesis, Universitas Mataram.

[img] Text
Skripsi_Raden Mochammad Hazrat Rachmatullah_D1A018234.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelenggaraan angkutan sewa khusus di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Permenhub No. 118 Tahun 2018 dan untuk mengetahui sejauhmana perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan sewa khusus berdasarkan Permenhub No. 118 Tahun 2018. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang mengkaji teori, konsep dan norma-norma mengenai penyelenggraan angkutan sewa khusus di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan perlindungan hukum bagi pengguna angkutan sewa khusus di Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta melakukan telaah terhadap data dan wawancara dengan sumber terkait. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat belum menyesuaikan ketentuan mengenai angkutan sewa khusus dengan Permenhub No. 118 Tahun 20118, hal ini terlihat dengan belum dilakukannya perubahan dan/atau penggantian terhadap Perda No. 6 Tahun 2018. Padahal dalam Pasal 44 Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 disebutkan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Angkutan Sewa Khusus, dan Perusahaan Aplikasi wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan. Selanjutnya Dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Permenhub No. 118 Tahun 2018 disebutkan bahwa perlindungan masyarakat dalam pelayanan angkutan sewa khusus diberikan terhadap penumpang dan pengemudi. Sementara itu di dalam Permenhub No. 108 Tahun 2018 juncto Perda No. 6 Tahun 2018 tidak mengatur secara jelas mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna angkutan sewa khusus.

Item Type: Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci): Kata Kunci: angkutan sewa khusus, penyelenggaraan dan perlindungan hukum.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: Rini Trisnawati
Date Deposited: 25 Feb 2022 05:41
Last Modified: 25 Feb 2022 05:41
URI: http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/27962

Actions (login required)

View Item View Item