MADE FEBRI MAYURASTI DWI PUTRI, NI (2022) KEBIJAKAN PENGUPAHAN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021. S1 thesis, Universitas Mataram.
![[img]](http://eprints.unram.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa saja kebijakan pengupahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan bagaimana perbandingan formulasi sistem pemberian upah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan terdapat beberapa point yang dihapus dalam peraturan sebelumnya dan di perbarui dalam peraturan yang baru pada Pasal 5 ayat (2) kemudian dalam formulasi sistem pemberian upah terdapat perubahan peraturan sebelumnya menggunakan Kebutuhan Hidup layak (KHL) dan dalam peraturan baru fomulasi pemberian upah menyesuaikan upah setiap tahunnya dengan batas atas dan batas bawah. Diharapkan ada solusi yang diberikan agar kebijakan pengupahan ini dapat memberikan dampak positif antara pemerintah, serikat pekerja dan juga pengusaha. Pemberian upah disesuaikan situasi atau keadaan saat ini.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Keywords (Kata Kunci): | Kata kunci: Kebijakan, Pengupahan, Formulasi |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Rini Trisnawati |
| Date Deposited: | 24 May 2022 01:27 |
| Last Modified: | 24 May 2022 01:27 |
| URI: | http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/28818 |
Actions (login required)
 |
View Item |
