ASPEK HUKUM ALIH STATUS KEPEGAWAIAN TENTARA NASIONAL INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENGISIAN JABATAN TINGGI PRATAMA PADA KANTOR PERWAKILAN BKKBN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Panji Arya, Pranata (2022) ASPEK HUKUM ALIH STATUS KEPEGAWAIAN TENTARA NASIONAL INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENGISIAN JABATAN TINGGI PRATAMA PADA KANTOR PERWAKILAN BKKBN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. S1 thesis, Universitas Mataram.

Text SKRIKPSI PANJI ARYA PRANATA...pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini di maksudkan untuk mengetahui Aspek Hukum dari jabatan ASN yang dapat diduduki oleh Prajurit TNI dikarenakan adanya beberapa jabatan di instansi pemerintah diduduki oleh Prajurit TNI yang tidak berdasarkan sistem merit bahkan dengan penempatan pada istansi yang tidak berkaitan dengan kompetensi yang dimiiki, yaitu adanya perbedaan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh pejabat yang menduduki jabatan tersebut khususnya Prajurit TNI. Hal ini diperkuat dengan adanya Undang- undang TNI memberikan ruang kepada prajurit TNI aktif untuk dapat menduduki jabatan di 10 Instansi pemerintah, beberapa instasi selain kesepuluh tersebut melalui PP Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen ASN, dan tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya Prajurit TNI dapat menduduki jabatan di seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum Normatif Empiris yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian di dukung dengan penambahan data empiris, yang dimana dalam metode penelitian ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Dari hasil analisis dalam penelitian ini kriteria jabatannya harus merujuk kepada tugas dari institusi TNI. Sedangkan untuk syarat jabatannya harus sesuai dengan kompetensi yang terkait dengan fungsi TNI. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan terdapat inkonsistensi antara Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Maka peraturan perundang-undangan yang mengatur, terutama Undang-undang TNI, harus diubah terlebih dahulu dengan menambah instansi yang diinginkan pada daftar lembaga dalam Undang- Undang tersebut.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	Alih status, Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Meike Megawati
Date Deposited:	23 Aug 2022 02:53
Last Modified:	23 Aug 2022 02:53
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/30919

Actions (login required)

View Item