PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI ( Analisis Putusan Mahkamah Agung No.1616 K/Pid.Sus/2013 )

ABDUR, RAHMAN (2022) PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI ( Analisis Putusan Mahkamah Agung No.1616 K/Pid.Sus/2013 ). S1 thesis, Universitas Mataram.

[img] Text
S K R I P S I (Abdurrahman D1A018003).pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Pemberatan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.1616 K/Pid.Sus/2013)”. Merupakan penelitian hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah dan peraturan- peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah dan dirumuskan dalam kalimat pernyataan. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pertimbangan Hakim Agung dalam memberikan sanksi pidana yang diperberat bagi pelaku tindak pidana korupsi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013 ?; 2) Bagaimana penerapan pemberatan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013? Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan pemberatan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dengan menganalisa pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013. Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan Perbarengan (concursus), dalam hal ini perbuatan berlanjut (voorgezette handeling) sebagaimana dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Penerapan pemberatan tersebut akan lebih maksimal apabila dalam dakwaan digunakan dakwaan jenis subsidairitas, dengan pertimbangan dasar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 huruf a secara historis berasal dari Pasal 419 KUHP. Meskipun berbeda dari segi ancaman pidananya, substansi yang diatur didalamnya adalah sama mengatur mengenai penyuapan pasif yakni hanya ditujukan pada penerima suap saja.

Item Type: Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci): Pemberatan Pidana, Concursus, Korupsi.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: Meike Megawati
Date Deposited: 10 Nov 2022 04:38
Last Modified: 10 Nov 2022 04:38
URI: http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/32779

Actions (login required)

View Item View Item