ANALISIS YURIDIS PENGALIHAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) KCP PRAYA LOMBOK TENGAH

ARYANINGTIYAS, BAIQ MEDINA (2016) ANALISIS YURIDIS PENGALIHAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) KCP PRAYA LOMBOK TENGAH. S1 thesis, Universitas Mataram.

Text J U R N A L.pdf Restricted to Repository staff only Download (403kB)

Abstract

Penelitian skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PENGALIHAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA (KCP) PRAYA LOMBOK TENGAH” bertujuan antara lain : 1) Mengetahui prosedur pengalihan kredit pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Praya. 2) Mengetahui Perlindungan Hukum terhadap hak Penerima pengalihan kredit pemilikan rumah di PT. Bank Tabungan Negara Cabang Praya. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian secara Normatif Empiris terhadap data dan Bahan hokum yang diperoleh, menggunakan teknik pengumpulan data dan bahan hokum, analisa data dan bahan hokum dengan metode kualitatif dengan cara menganalisis proses pengalihan kredit pemilikan rumah yang sering terjadi di masyarakat dengan cara di bawah tangan/ tanpa sepengetahuan pihak bank yang selanjutnya dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kredit pemilikan rumah dan perlindungan hokum kepada pihak ketiga. Kesimpulan pertama adalah prosedur pengalihan kredit pemilikan rumah yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah dengan Novasi Subyektif Pasif yaitu tindakan debitur untuk mencari debitur pengganti dengan seijin dan sepengetahuan Pihak Kreditur dalam hal ini adalah PT. Bank Tabungan Negara yang diatur dalam pasal 1417 KUH Perdata. Kesimpulan kedua Perlindungan Hukum terhadap hak Penerima pengalihan kredit pemilikan rumah di PT. Bank Tabungan Negara Cabang Praya. Untuk menjamin kepastian hukum bagi debitur lama dan debitur baru maka sebaiknya pengalihan hak atas tanah dan rumah obyek KPR dibuat secara notariil, meskipun pengalihan hak yang dibuat secara dibawah tangan juga sah dan berlaku untuk kedua belah pihak tetapi tidak berlaku untuk pihak lain yaitu bank sebagai pemegang sertifikat tanah dan rumah obyek KPR. Sertifikat hak atas tanah dan rumah merupakan bukti yang vital untuk kepemilikan sebuah rumah karenanya apabila terjadi pengoperan hak maka perlu adanya kepastian hukum bagi debitur lama dan debitur baru dalam kepemilikan sertifikat hak atas tanah dan rumah obyek KPR.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	Posedur Pengalihan Kredit, Oper Kredit, Perlindungan Hukum.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	M Jafar Jafar
Date Deposited:	30 Apr 2018 01:17
Last Modified:	30 Apr 2018 01:17
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/3287

Actions (login required)

View Item