PENERAPAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG INDISIPLINER DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (Studi Kasus di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Nusa Tenggara Barat)

JAHARATUL, AROPAH (2023) PENERAPAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG INDISIPLINER DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (Studi Kasus di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Nusa Tenggara Barat). S1 thesis, Universitas Mataram.

[img] Text
SKRIPSI JAHARATUL AROPAH.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (835kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bentuk-bentuk pelanggaran disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebab Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan pelanggaran disiplin, upaya Pemerintah Povinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengatasi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, dan kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penerapan sanksi disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang indisipliner. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bentuk-bentuk pelanggaran disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, melakukan perkawinan dan perceraian tanpa izin pejabat yang berwenang, dan melakukan tindak pidana korupsi. Sebab Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan pelanggaran disiplin yaitu kurang pahamnya PNS terhadap aturan disiplin PNS, kurangnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan pentingnya disiplin, faktor keluarga, utang piutang, jauhnya tempat tinggal PNS dengan tempat kerja, dan PNS tidak nyaman dengan rekan kerjanya di kantor. Upaya Pemerintah Povinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengatasi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yakni sosialisasi, absen online melalui aplikasi absen online, penerbitan regulasi, pengawasan melekat, evaluasi, pembinaan, dan penjatuhan sanksi disiplin. Kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penerapan sanksi disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang indisipliner yakni keterlambatan atau kelalaian OPD dalam menindaklanjuti pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS, dan adanya hubungan harmonisasi antara atasan dengan bawahan.

Item Type: Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci): Sanksi Disiplin, Aparatur Sipil Negara, Indisipliner
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: Meike Megawati
Date Deposited: 17 Jan 2023 06:21
Last Modified: 17 Jan 2023 06:21
URI: http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/34419

Actions (login required)

View Item View Item