KAJIAN YURIDIS PERATURAN DAERAH SYARIAH DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA

MUH. IRAWADI, MUH. IRAWADI (2016) KAJIAN YURIDIS PERATURAN DAERAH SYARIAH DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA. S1 thesis, Universitas Mataram.

[img] Text
Muh. Irawadi.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memperoleh pengetahuan mengenai kewenangan daerah yang bukan termasuk dalam daerah otonomi khusus untuk membentuk Peraturan Daerah Syariah dalam Peraturan Perundang- undangan di Indonesia, dan eksistensi Peraturan Daerah Syariah tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan Normatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa Peraturan Daerah Syariah melanggar asas formil dan materiil Peraturan Perundang-undangan seperti yang diatur dalam Pasal 5 dan 6 UU No. 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena Perda Syariah mengatur urusan yang seharusnya menjadi urusan pemerintah pusat, yaitu tentang agama. Disamping itu eksistensi dari Perda Syariah tetap eksis dalam masyarakat, hal ini di buktikan dengan banyaknya Perda Syariah yang masih berlaku pada beberapa daerah di Indonesia.

Item Type: Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci): Peraturan daerah, Syariah, Kewenangan
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: M Jafar Jafar
Date Deposited: 02 May 2018 01:26
Last Modified: 02 May 2018 01:26
URI: http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/3444

Actions (login required)

View Item View Item