PENGELOLAAN TANAH PECATU KEPALA DESA BERDASARKAN PASAL 33 AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (STUDI KASUS DI DESA TERATAK KECAMATAN BATUKLIANG UTARA KABUPATEN LOMBOK TENGAH)

RIZANI, ARAST WAHYU ARYA (2017) PENGELOLAAN TANAH PECATU KEPALA DESA BERDASARKAN PASAL 33 AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (STUDI KASUS DI DESA TERATAK KECAMATAN BATUKLIANG UTARA KABUPATEN LOMBOK TENGAH). S1 thesis, Universitas Mataram.

Text AAAA JURNAL ARAST.pdf Restricted to Repository staff only Download (357kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tanah pecatu berdasarkan sistem hukum Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan tanah pecatu. Dengan manfaat untuk dijadikan sebagai masukan bagi para pembaca, pihak akademisi dan pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa pengaturan mengenai tanah pecatu atau yang sejenisnya berdasarkan hukum nasional dimulai sejak tahun 1965 yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 19 tahun 1965 tentang Desapraja hingga yang terakhir adalah Undang-undang Nomor 6 tahun 20l4 tentang Desa. Mengenai pengelolaan tanah pecatu dilakukan dengan cara menyewakannya kepada pihak penyewa, hasilnya akan diberikan kepada Kepala Desa, Sekertaris Desa, Pegawai Desa, Kepala Dusun, Pekasih dan 10% (sepuluh perseratus) dimasukan ke dalam kas desa.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	Tanah pecatu
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Wiwin Kartikawati
Date Deposited:	07 May 2018 00:55
Last Modified:	07 May 2018 00:55
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/3551

Actions (login required)

View Item