PENERAPAN SANKSI TERHADAP PEJABAT PEMERINTAHAN YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

AZAN, MUHAMMAD (2016) PENERAPAN SANKSI TERHADAP PEJABAT PEMERINTAHAN YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. S1 thesis, Universitas Mataram.

Text MUHAMMAD AZAN JURNAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (362kB)

Abstract

Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, prosedur penerapan sanksi yaitu pejabat atasan menerima hasil pengawasan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah berupa adanya kesalahan administrasi, Jika adanya kesalahan administrasi yang dilakukan oleh badan/pejabat pemerintahan maka dilakukan penyempurnaan administrasi, selanjutnya ada kesalahan administrasi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara, maka ganti rugi keuangan negara. Apabila pejabat pemerintahan tidak terima dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat atasan maka bisa melakukan gugatan ke PTUN. Kedua, Ada3 (tiga) jenis sanksi meliputi sanksi administrasi ringan, sedang dan berat. Khusus pejabat pemerintahan yang melakukan tindakan penyalahgunan wewenang dikenai sanksi administrasi berat yang berakhir pada pemberhentian tetap.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	Pejabat, Pemerintahan, Sanksi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	M Jafar Jafar
Date Deposited:	12 May 2018 03:51
Last Modified:	12 May 2018 03:51
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/3712

Actions (login required)

View Item