KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM BIDANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Nepal, Gamaria Triana (2017) KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM BIDANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI. S1 thesis, Universitas Mataram.

Text ISI SKRIPSI.docx Restricted to Repository staff only Download (102kB)

Abstract

Pada era sekarang hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai topik masalah pembahasan mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri. Penempatan Tenaga Kerja diluar Negeri merupakan proses dan sistem pembinaan yang dilakukan terhadap lembaga - lembaga yang terkait dalam pengiriman Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja diluar negeri dengan cara lintas sektoral dan lintas fungsi (cross cutting is sue), baik tingkat pusat maupun daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota). Kegiatan ini dilakukan pada hakikatnya sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam memperluas kesempatan kerja, guna memenuhi hak warga negara Indonesia untuk memperoleh pekerjaan dengan mendayagunakan potensi pasar kerja luar negeri. Dengan dikeluarkanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, bahwa dalam rangka reformasi sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang kebijakan reformasi sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia kepada para menteri terkait, kepala kepolisian negara republik indonesia, para gubernur dan para bupati/walikota. Sekarang urusan - urusan Ketenagakerjaan dibawah Departemen Tenaga Kerja dengan salah satu tugas utamanya adalah melakukan pengawasan di bidang Ketenagakerjaan. Peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan hanya akan melindungi buruh secara yuridis dan tidak akan mempunyai arti bila dalam pelaksanaannya tidak diawasi oleh seorang ahli yang harus mengunjungi tempat kerja pekerja/buruh pada waktu - waktu tertentu. Permaslahan yang diangakat dalam penelitian ini adalah Apa yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang Ketenaga Kerjaan khususnya dalam bidang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007 dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Reformasi Kebijakan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan diantaranya adalah Sttute Approach, atau pendekatan Perundang-Undangan, yaitu dengan melihat persoalan yang diteliti dengan mengacu pada peraturan Perundang-Undangan, Conceptual Approach, yaitu dengan menelaah teori-teori atau konsep-konsep hukum yamg dikemukakan oleh para ahli. Berdasarkan hasil Penelitian dalam skripsi ini, kewenangan Pemerintah adalah terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintah yang dibagi bersama antara tingkatan dan/atau susunan pemerintah. Kewenangan di bidang ketenagakerjaan dapat menjadi urusan pemerintah dan urusan yang dapat dibagi bersama antara tingkatan atau oleh pemerintah daerah setempat. Meskipun demikian, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota mempunyai kewenangan atau urusan pemerintah yang wajib diseselenggarakan hanya terkait dengan pelayanan dasar di bidang Ketenagakerjaan. Sedangkan, Kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan dibidang ketenagakerjaan, khususnya dalam bidang penempatan dan perlindungan TKI di lUar Negeri adalah: Instruksi presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI, Kesepakatan Bersama Antara Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dengan Kepolisian Negara RI tentang Penegakan Hukum dalam Rangka Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dan pembentukan Tim Koordinasi Penempatan dan Perlindungan TKI. Dalam instruksi presiden tersebut di atas terlihat kebijakan yang ditujukan kepada para Menteri terkait, Gubernur dan Bupati/ Walikota untuk melaksanakan penyederhanaan dan desentralisasi pelayanan penempatan TKI melalui pengesahan permintaan nyata TKI oleh KBRI (kedutaan besar RI) / KJRI(konsulat jenderal RI) secara on-line system, peningkatan kualitas dan kuantitas calon TKI melalui peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan calon TKI. Penyusun bisa memberi saran kepada pembaca bahwasahnya Penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negari dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta. Hal ini sesuai dengan amanat dari UU No. 39 Tahun 2004 akan tetapi dalam kenyataannya, sistem yang diamanatkan tidak berjalan sebagaimana mestinya. oleh karena itu, Perlunya penataan ulang sistem penempatan TKI diluar negeri dengan cara menata kelembagaan yang terkait dengan penempatan TKI di luar negeri serta menetapkan kewenangan yang jelas dan tidak ambiguitas sehingga tidak terdapat overlapping penanganan TKI di luar negeri.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Ayus Suyarsih
Date Deposited:	24 Aug 2017 03:56
Last Modified:	24 Aug 2017 03:56
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/378

Actions (login required)

View Item