DASAR PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA PILKADA SECARA PERMANEN SESUAI DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM

ADINDA THALIA, SALSABILA (2023) DASAR PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA PILKADA SECARA PERMANEN SESUAI DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM. S1 thesis, Universitas Mataram.

	Text Skripsi_Adinda Thalia Salsabila_D1A019020.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text Jurnal_Adinda Thalia Salsabila_D1A019020.pdf Download (625kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan kembali kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa Pilkada secara permanen sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dan implikasi dalam pengambilan kembali kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa Pilkada secara permanen sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 terhadap kepastian hukum. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (doctrinal). Dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan kembali kewenangannya untuk penyelesaian sengketa Pilkada secara permanen yaitu bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945, Pasal 24C UUD NRI 1945 harus berjalan beriringan dengan living contitution, terjadinya praktek ketatanegaraan yang berulang, adanya hukum progresif, adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan tidak terealisasinya pembentukan badan peradilan khusus. Adapun implikasi dalam pengambilan kembali kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa Pilkada secara permanen terhadap kepastian hukum yaitu memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada secara permanen sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi semua pihak terkait dalam sengketa Pilkada. Kepastian hukum ini memastikan bahwa sengketa Pilkada dapat diselesaikan secara adil dan transparan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta memberikan jaminan bahwa sengketa Pilkada akan segera diselesaikan tanpa terjadi penundaan, dan keputusan yang diambil menjadi landasan yang tegas dan final bagi Pilkada selanjutnya.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	Pilkada, Mahkamah Konstitusi, Kepastian Hukum
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Meike Megawati
Date Deposited:	25 May 2023 00:59
Last Modified:	25 May 2023 00:59
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/38585

Actions (login required)

View Item