IMPLIKASI SENTRALISASI PERIZINAN TAMBANG PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP KEWENANGAN DAERAH

MUHAMMAD ADRIAN, MAULANA (2023) IMPLIKASI SENTRALISASI PERIZINAN TAMBANG PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP KEWENANGAN DAERAH. S1 thesis, Universitas Mataram.

	Text Skripsi.pdf Restricted to Repository staff only Download (868kB)
Preview	Text Jurnal Ilmiah.pdf Download (343kB) | Preview

Abstract

Penelitian dengan judul Implikasi Sentralisasi Perizinan Tambang Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Daerah bertujuan untuk mengetahui akibat yang muncul karena adanya sentralisasi perizinan dalam memberikan izin terhadap usaha pertambangan yang dimana hal ini melanggar kewenangan Pemerintah Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini adalah UndangUndang Cipta Kerja disahkan, wewenang perizinan terkait usaha pertambangan dipegang oleh Pemerintah Pusat dan daerah (desentralisasi), kemudian setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, Perizinan terkait Usaha Pertambangan yang memiliki wewenang tersebut hanya Pemerintah Pusat saja (sentralisasi). Sangat jelas bahwa Undang Undang CIpta Kerja ini tidak sesuai dikarenakan memiliki konfilk norma yaitu ketidaksesuaian diantara norma-norma yang ada dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	Sentralisasi, Perizinan Tambang, Cipta Kerja, Kewenangan Daerah
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Meike Megawati
Date Deposited:	25 May 2023 00:59
Last Modified:	25 May 2023 00:59
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/38590

Actions (login required)

View Item