AMAR, TYANTO (2023) PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI MELAKUKAN KERJA SAMA SISTER PROVINCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL STUDI KASUS: KERJA SAMA SISTER PROVINCE ANTARA PROVINSI NTB DAN PROVINSI UTARA AUSTRALIA. S1 thesis, Universitas Mataram.
Text
SKRIPSI AMARTYANTO D1A019046.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
||
|
Text
JURAL AMARTYANTO D1A019046.pdf Download (6MB) | Preview |
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan dan kekuatan LoI antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Northern Territory tentang kerja sama provinsi kembar perspektif hukum internasional dan hukum nasional. Lebih lanjut peneitian ini juga mengakji mengenai pelaksanaan kewenangan pemerintah serta mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Letter of Interest dalam konteks perjanjian Sister Province menurut hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. LoI (Letter of Intent) antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Northern Territory tentang kerja sama provinsi kembar memiliki kekuatan yang terbatas dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat perpektif hukum internasional dan hukum nasional. Namun dalam pelaksanaan kewenangan yang dilakukan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Northern Territory telah melalui tahapan penjajakan, perumusan naskah, dan negosiasi. Adapun mekanisme penyelesaian perbedaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 yang mengharuskan penyelesaian damai atas setiap perbedaan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan isi perjanjian tersebut.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Keywords (Kata Kunci): | Sister Province, Perjanjian Internasional, Letter of Intent. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | Meike Megawati |
Date Deposited: | 04 Jul 2023 06:55 |
Last Modified: | 04 Jul 2023 06:55 |
URI: | http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/40807 |
Actions (login required)
View Item |