ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH (BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 36/B/2014/PT.TUN.SBY)

RARA, SEPTIANINGSIH (2023) ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH (BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 36/B/2014/PT.TUN.SBY). S1 thesis, Universitas Mataram.

	Text SKRIPSI FIX RARA.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text Jurnal Rara.pdf Download (478kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam pembatalan sertifikat hak atas tanah dalam putusan pengadilan No. 36/B/2014/PT.TUN.SBY, dirancang dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak atas tanah yaitu kuat jika telah melewati proses administrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 khususnya dalam hal pendaftaran tanah pertama kali, kedudukannya menjadi lebih kuat lagi apabila menurut pasal 32 ayat 2 dalam waktu lima tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan setifikat, dan kedudukannya sebagai pemilik sertifikat hak milik atas tanah mendapat jaminan perlindungan penuh selama tanah tersebut diperoleh dengan itikad baik oleh pemegang hak bersangkutan, maka tanah tersebut tidak bisa diganggu gugat lagi, dasar pertimbangan hakimnya adalah terdapat 5 dasar atau alasan pokok sertrifikat dinyatakan batal dalam pertimbangan hakim, yaitu tidak adanya bukti pembayaran ganti rugi, legal standing yang tepat, gugatan tidak lewat waktu, objek sengketa yang jelas, dan subyek sengketa yang jelas pula. Yang menjadi garis besarnya adalah tidak adanya bukti pembayaran ganti rugi terhadap tanah tersebut sehingga sertifikat hak pakai yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa tersebut dibatalkan dan diharuskan untuk dicabut karena dinyatakan tumpang tindih dengan sertifikat hak milik atas nama Marzuki Junaidi, dan sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa dinyatakan cacat hukum.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	perlindungan hukum, pembatalan setifikat, sertifikat hak atas tanah
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Meike Megawati
Date Deposited:	13 Jul 2023 01:29
Last Modified:	13 Jul 2023 01:29
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/41077

Actions (login required)

View Item