PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU TERHADAP LARANGAN KAMPANYE DI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU ( STUDI KASUS BAWASLU PROV.NTB )

CATHUR SEPTIAN, RAHARJO (2023) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU TERHADAP LARANGAN KAMPANYE DI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU ( STUDI KASUS BAWASLU PROV.NTB ). S1 thesis, Universitas Mataram.

	Text Skripsi_Cathur Septian Raharjo_D1A016049.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text Jurnal_Cathur Septian Raharjo_D1A016049.pdf Download (457kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan bagaimana penegakan hukum tindak pidana pemilu pada tahapan kampanye di Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Bawaslu Prov. NTB. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pada penegakan hukum tindak pidana Pemilu adalah awal terbentuknya suatu undang-undang di bentuk oleh lembaga yang berwenang yaitu Komisi Pemilihan Umum yang dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kebijakan hukum tersebut menjadi acuan terhadap pelanggaran yang terjadi pada masa pemilihan umum terjadi. Dalam pembahasan bagaimana penegakan hukum tindak pidana pemilu terhadap larangan kampanye di Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah penegakan tindak pidana pemilu dilakukan beberapa tahapan, yang kesatu penerimaan dan laporan, bagian kedua pembahasan pertama, bagian ketiga kajian pelanggaran pemilu, bagian keempat pembahasan kedua, bagian kelima rapat pleno pengawas pemilu, bagian kelima penyidikan, bagian keenam pembahasan ketiga, bagian ketujuh penuntutan, bagian kedelapan prapradilan, bagian kesembilan pembahasan ke empat. Akan tetapi di dalam teknis pelaksanaan terhadap undangundang tersebut masih terjadi beberapa kendala yaitu kurangya satu pemahaman antara penegak hukum yaitu gakkumdu.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	Tindak Pidana, Pemilu Terhadap Larangan Kampanye
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Meike Megawati
Date Deposited:	02 Aug 2023 23:37
Last Modified:	02 Aug 2023 23:37
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/41964

Actions (login required)

View Item