PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA MIGRAN BERDASARKAN PASAL 24 UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2017 TENTAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH PEMERINTAH DAERAH (Studi di Kabupaten Lombok Utara)

GEMA AYODYA SYUHADA, FIRDAUS (2023) PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA MIGRAN BERDASARKAN PASAL 24 UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2017 TENTAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH PEMERINTAH DAERAH (Studi di Kabupaten Lombok Utara). S1 thesis, Universitas Mataram.

	Text SKRIPSI-GEMA.FIX OKE (2).pdf Restricted to Repository staff only Download (949kB)
Preview	Text JURNAL ILMIAH GEMA.pdf Download (607kB) | Preview

Abstract

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui hak Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja sudah terpenuhi atau belum oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara berdasarkan Pasal 24 UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam memenuhi hak Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Sosiologis (sociological aproach) Data yang yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya dilakukan pengolahan data secara sistematis dan logis dengan melakukan analisis secara kualitatif, sehingga memperoleh kesimpulan akhir. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peneliti dengan melakukan sinkronisasi antara data yang diperoleh dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Utara dengan fakta yang terjadi di lapangan. Yang pertama terkait dengan hak fasilitasi kepulangan sampai daerah asal, dengan melakukan wawancara langsung dengan mantan Pekerja Migran Indonesia, memang benar terkait dengan pemulangan, Pemerintah memfasilitasi hal Artinya sudah terealisasikan hak tersebut, terkait dengan tiket difasilitasi oleh majikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara melakukan kordinasi saja dengan pihak terkait dan juga untuk pos-pos yang disediakan, biasanya ada di setiap tempat tempat pemberangkatan. Untuk pemenuhan hak Pekerja Migran yang meninggal dunia, peneliti melakukan sinkronisasi fakta dilapangan dengan mendatangi salah satu keluarga Pekerja Migran Indonesia yang meninggal karena sakit saat sedang bekerja. Berdasasrkan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara belum memenuhi dua dari lima Hak Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja berdasarkan Pasal 24 UU No 18 Tahun 2017, yaitu Rehabilitasi sosial, Reintegrasi Sosial, dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam memenuhi hak tersebut adalah terkait dengan status Pekerja Migran Indonesia yang ilegal dan yang kedua terkait dengan anggaran.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Daerah
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Meike Megawati
Date Deposited:	21 Aug 2023 23:54
Last Modified:	21 Aug 2023 23:54
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/42197

Actions (login required)

View Item