DUALISME KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK

AGUSTIEN, DEVINA (2015) DUALISME KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK. S1 thesis, Universitas Mataram.

Text SKRIPSI FINA.docx Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengaturan tentang dualisme kepengurusan dalam partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa partai politik yang berkonflik, serta dapat mengetahui apa solusi terbaik dari dualisme kepengurusan dalam satu partai politik. Dualisme kepengurusan partai politik tidak ada diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebab sebuah partai politik tidak bisa dipimpin oleh dua kepala sekaligus, hal ini akan mengakibatkan adanya konflik yang kapan saja bisa terjadi di dalam tubuh partai politik tersebut. Telah dilakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 32, tetapi sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan sehingga dilakukan melalui pengadilan yang berwenang, seperti yang terjadi pada Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan. Solusi terbaik dalam masalah kepengurusan partai politik ini dengan cara mengubah pemikiran para elit partai menjadi lebih dewasa dengan tidak hanya mementingkan kekuasaan.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	Konflik Partai Politik
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	M Jafar Jafar
Date Deposited:	24 May 2018 06:59
Last Modified:	24 May 2018 06:59
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/4247

Actions (login required)

View Item