PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK YANG TERDAPAT KLAUSULA ASURANSI

NURUL, HIDAYATI (2023) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK YANG TERDAPAT KLAUSULA ASURANSI. S1 thesis, Universitas Mataram.

[img] Text
SKRIPSI NURUL HIDAYATI.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)
[img]
Preview
Text
JURNAL NURUL HIDAYATI.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hubungan hukum antara nasabah, bank dan perusahaan asuransi dalam perjanjian kredit yang terdapat klausula asuransi serta perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian kredit yang terdapat klausula asuransi dan tidak dapat dibayar oleh perusahaan asuransi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan, pertama hubungan hukum nasabah dengan bank merupakan hubungan kontraktual, hubungan hukum bank dengan perusahaan asuransi merupakan hubungan kerjasama kemitraan (bancassurance), sedangkan hubungan hukum nasabah dengan perusahaan asuransi tidak memiliki hubungan hukum secara lansung. Selanjutnya yang kedua, Perlindungan hukum bagi nasabah terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif terhadap nasabah diatur didalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 4 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian perlindungan hukum represif terhadap nasabah diatur di dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2), pasal tersebut dapat dijadikan sebagai perlindungan terhadap nasabah, kedudukan pemegang polis sebagai kreditur istimewa (preferen) atau didahulukan dalam hal memperoleh pelunasan piutang pada mekanisme pembagian harta kekayaan perusahaan asuransi yang dilikuidasi. kemudian diatur juga di dalam Pasal 53 ayat (1) UU No 40 Tahun 2014 tentang perasuransian terkait program penjaminan polis terhadap nasabah dan diatur juga pada Pasal 2 POJK No 1/POJK/07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa keuangan, OJK memberikan fasilitas melalui adanya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Item Type: Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci): Perlindungan Hukum; Asuransi; Bancassurance; Nasabah; Polis
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: Meike Megawati
Date Deposited: 09 Nov 2023 00:18
Last Modified: 09 Nov 2023 00:18
URI: http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/43221

Actions (login required)

View Item View Item