PENGATURAN PENETAPAN PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DALAM PERSFEKTIF HUKUM TATA NEGARA DARURAT

ARYANDA, PERMANA (2023) PENGATURAN PENETAPAN PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DALAM PERSFEKTIF HUKUM TATA NEGARA DARURAT. S1 thesis, Universitas Mataram.

	Text SKRIPSI COMPLETE.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text Jurnal Complete.pdf Download (588kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini berjudul Pengaturan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Persfektif Hukum Tata Negara Darurat. Permasalahannya adalah bagaimana pengaturan penetapan penundaan pelakasanaan Pemilu di indonesia jika kita meninjaunya dari persfektif hukum tata negara darurat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pengaturan penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia terutamanya dalam sudut pandang hukum tata negara darurat di Indonesia. Metode penelitian menggunakan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pemilu telah diatur di dalam konstitusi yakni pada Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa pelaksanaan Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.Penundaan pemilu di Indonesia sendiri tidak diatur, namun dalam hukum pemilu Indonesia mengatur dengan istilah "pemilu lanjutan dan pemilu susulan". Penundaan Pemilihan Umum tanpa adanya kondisi keadaan bahaya negara (staatnoodrecht) yang mengakibatkan berlakunya Hukum Tata Negara Darurat. Terdapat beberapa kekurangan didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam persfektif Hukum Tata Negara Darurat terkait kekaburan terkait lembaga yang berwenang menerbitkan penundaan Pemilu yang dapat mengakibatkan kesewang-wenangan kekuasaan. Bentuk penetapannya dapat melalui Perppu mengingat bahwa terdapat keadaan staatnoodrecht seperti yang diatur didalam pasal 431 – 432 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan landasan yang digunakan adalah dengan mepertimbangkan asas “Salus Populi Suprema Lex Esto” yang berarti keselamatan rakyat merupakan Hukum Tertinggi.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	Pemilu;Penundaan;Hukum Tata Negara Darurat
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Meike Megawati
Date Deposited:	10 Nov 2023 10:32
Last Modified:	10 Nov 2023 10:32
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/43323

Actions (login required)

View Item