FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah)

Lalu Aang, Suryanata (2023) FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah). S1 thesis, Universitas Mataram.

	Text Lalu Aang Suryanata_D1A017147.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text Jurnal Ilmiah Lalu Aang Suryanata.pdf Download (611kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan fungsi BPD di Kecamatan Pujut serta hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan pemerintahan desa berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan perundangundangan, konseptual, sosiologis, dan komparatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD di Kecamatan Pujut, khususnya dalam tiga wilayah yang Penyusun teliti, yakni di Desa Mertak, Desa Kuta, dan Desa Sukadana terdapat perbedaan cara pendekatan yang dilakukan BPD dalam menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Fungsi BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merujuk pada tiga fungsi, yakni membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dari ketiga desa yang Penyusun teliti, dapat dikatakan bahwa ketiga desa tersebut telah berupaya menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ke dalam tiga fungsi yang ada. Meskipun di Desa Mertak dan Desa Sukadana masih belum begitu optimal menyangkut asas partisipatif dan asas akuntabilitas. Berbeda halnya dengan di Desa Kuta, penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sudah cukup optimal, baik dalam pembentukan peraturan desa, menampung dan menyerap aspirasi masyarakat, hingga pengawasan kinerja kepala desa. Adapun hambatan yang dihadapi BPD di Kecamatan Pujut dalam pelaksanaan fungsinya berbeda-beda, mulai dari kurangnya SDM BPD yang ada, belum terbentuknya Tim Monev dalam melakukan pengawasan, hingga kurangnya sarana dan prasarana bagi BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	Fungsi BPD, Pemerintahan Desa, Prinsip Good Governance
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Meike Megawati
Date Deposited:	15 Nov 2023 02:28
Last Modified:	15 Nov 2023 02:28
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/43348

Actions (login required)

View Item